Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Tambang
 
Pengusaha Tambang AHT Ditahan Kejari | Friday 11 May 2012 02:15:17

BALIKPAPAN (BeritaHUKUM.com) - Kejari melakukan penahanan kepada AHT (60th) (Direktur Utama (Dirut) PT NGM, AHT merupakan seorang pengusaha pertambangan cukup terkenal di Balikpapan yang diduga melakukan penggelapan uang uang menyewa alat berat serta melakukan perusakan alat berat jenis excavator dengan kerugian ditaksir mencapai Rp1 miliar lebih. ...

Pemerintah Mulai Perketat Ekspor Barang Tambang Mentah | Monday 07 May 2012 23:17:11

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Menteri ESDM Jero Wacik secara resmi mengumumkan berlakunya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2012, yang di dalamnya memuat ketentuan kewajiban pemilik tambang melakukan pengolahan terhadap 14 produk tambang yang akan diekspor ke luar negeri.

"Permen tersebut akan berlaku mulai 6 Mei 2012. Jadi sejak tangg
...

BPK Ungkap Kekurangan Penerimaan Negara Sektor Tambang Rp 488,52 Miliar | Sunday 15 Apr 2012 04:17:01

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Terjadi penyimpangan laporan terhadap pendapatan negara dari sektor pertambangan pada semester II tahun 2011 sebesar Rp 95,58 miliar dan USD 43,33 juta, atau secara keseluruhan mencapai Rp 488,52 miliar.

Hal tersebut diungkapkan anggota Badan Pemerikasa Keuangan(BPK), Ali Masykur Musa yang didampingi oleh Auditor Ut
...

Bupati Bima Hanya Cabut Izin Tambang Bersifat Sementara | Saturday 28 Jan 2012 02:46:40

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua DPRD Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Muchdar Asyari membenarkan kabar telah dicabutnya izin usaha pertambangan (IUP) bagi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) bernomor 188/45/357/004/2010 yang terbitkan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen. Izin itu diberikan atas lahan seluas 24.980 hektare yang mencakup wilayah Kecamatan L ...

Triliunan Rupiah Berpotensi Raib di Sektor Batu Bara | Tuesday 15 Nov 2011 01:01:23

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah kelemahan dalam sektor pertambangan batu bara di Indonesia, ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski belum terindikasi adanya tindak pidana korupsi, justru kelemahan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

"KPK ingin ada kepastian hukum, tidak adanya tindak pidana korups
...

Pertambangan Bombana Hancurkan Lahan Pertanian | Friday 16 Sep 2011 23:32:26

RUMBIA (BeritaHUKUM.com) – Penemuan tambang emas di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2008 lalu, memicu keinginan para investor Tambang untuk berinvestasi di daerah ini. Namun, kehadiran sejumlah Investor tambang tersebut mengancam aktifitas petani padi di daerah pemekaran Kabupaten Buton ini.

Aktifitas eksploitasi sejumlah peru
...

Hutan Produksi Beralih Jadi Tambang Batu Bara | Wednesday 10 Aug 2011 18:39:00

TANJUNG-Sekitar 1.000 hektare kawasan hutan produksi di Desa Dambung Raya, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, akan dijadikan areal tambang batu bara.

Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedalda) Tabalong Saepudin di Tanjung, Rabu (10/8), mengatakan rencananya PT Global Mineral Energi (GME) selaku pemegang iz
...

Bengawan Solo Surut, Penambangan Pasir Marak | Saturday 06 Aug 2011 02:06:28

CEPU-Penambang pasir tradisional makin marak di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo di Kabupaten Cepu, Jawa Tengah. Bahkan, semakin ke wilayah hilir, seperti di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban Jawa Timur, jumlah penambang makin banyak. Munculnya penambang itu tidak lepas dari surutnya debit air di sungai terpanjang di pulau Jawa tersebut.

"S
...

Tambang Nikel Ancam Ekologi Raja Ampat | Friday 15 Jul 2011 20:30:

JAKARTA-Pertambangan nikel yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat, sudah sangat meresahkan. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, dikhawatirkan dapat merusak lingkungan yang berdampak pada ekologi dan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Namun, sayangnya pemerintah tidak mempedulikan ancaman tersebut.

“Semua BUMN ataupun per
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]