JAKARTA, Berita HUKUM - Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKMIGAS) optimis dapat mencapai target produksi minyak dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN pada tahun 2013 sebesar 2,26 juta barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day / BOEPD) yang terdiri dari produksi minyak sebesar 900 ribu bar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pertamina (Persero) menyatakan keberatan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dilimpahkan ke PT Pertamina (Persero).

“Keberatan kelimpahan BP Migas ke PT. Pertamina (Persero) dikarenakan saat ini Pertamina sedang memfokuskan membangun perusahaannya untuk menjadi perusahaan kelas dunia,” ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - “Pemerintah sekarang tidak bisa lagi berbuat apa-apa, Negara ini sudah dijajah oleh pihak asing yang telah mengambil kedaulatan energi dari pemiliknya sendiri, dan seharusnya rakyatlah pemiliknya”. Ini opini yang akhir-akhir ini sering kali muncul di media massa dan televisi yang diucapkan berbagai kalangan mulai dari pengam ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik selaku Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas) memenuhi janjinya bertemu dengan seluruh pekerja dan tenaga penunjang SKPS Migas di City Plaza Jakarta, Senin (19/11).

Dalam kesempatan itu, Menteri ESDM Jero Wacik menegas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit laporan keuangan manajemen lama Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) pasca pembubaran badan tersebut atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"BP Migas dibubarkan. Oleh karena itu, manajemen lama harus membuat Laporan Keuangan penutup per tanggal pembu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah bertindak cepat dalam merespon keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan sejumlah warga atas status BP Migas yang dianggap inkonstitusional, dengan mengalihkan tugas-tugas yang selama ini diemban Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) kepada Kementerian Energi Sumbe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang gugatan oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan termasuk Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, terhadap keberadaan BP Migas yang dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945, Kepala BP Migas R Priyono langsung menanggapi hal tersebut di Wisma Mulia, jalan Gatot Subroto Jak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Permasalahan konstitusional yang diujikan dalam UU Migas yaitu mengenai: kedudukan dan wewenang Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), kontrak kerjasama Migas, Frasa yang disel ...Berita Selengkapnya

SURAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan kekayaan alam. Sebab, kekayaan alam Indonesia yang begitu besar ternyata belum mampu membuat rakyat makmur.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengatakan Komisi Antikorupsi sudah pernah menghitung bahwa potensi ekonomi laut Indonesia mencapa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Masalah tata kelola sektor industri minyak dan gas bumi (migas) menjadi isu menarik untuk didiskusikan, terutama setelah aksi penolakan besar - besaran terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

Besarnya perhatian publik ini wajar, Karena konstribusi penerimaan Negara dari sektor migas juga besa ...Berita Selengkapnya