BONDOWOSO, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa negara akan hancur kalau keadilan hukum tidak ditegakkan.

"Banyak contoh negara yang hancur karena keadilan tidak ditegakkan. Contohnya kerajaan yang dipimpin oleh Firaun atau Namrud. Dari Mesir kuno sampai modern, negara hancur karena tidak adanya keadilan," kata ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Hasil perubahan (amendemen) pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Atas Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang tidak memegang kedaulatan rakyat. Menjadikan Lembaga MPR bukan lagi Lembaga tertinggi negara.

"Sehingga kedudukan antara MPR, DPR, DPD, Eksekutif (Pemerintah) dan Yudikatif menjadi sama," ujar Ketua Fraksi PDIP MPR R ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Hak masyarakat hukum adat yang menjadi identitas budaya yang harus dihormati, merupakan suatu tafsiran yang belum final. Dengan kata lain, masih dalam proses penemuan interpretasi yang sesuai dengan fungsi perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, sebagaimana ditentu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Hukuman mati bagi para koruptor, nampaknya digalakkan kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab tingkat kejahatan korupsi di Indonesia yang sudah begitu sangat akut.

Hal itulah yang diungkapkan, Plt Deputi Penindakan KPK, KMS Rony saat menjadi pembicara dalam diskusi yang bertemakan PERANAN CIVITAS AKADEM ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Herlina Koibur mengaku bersalah telah menerima tips Rp 3 juta dari pembuatan speedboat di Kabupaten Supiori, Papua. Namun sebagai PNS pemda, dia tidak terima mendapat hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta atas perbuatannya tersebut.

Herlina berdalih, masih banyak koruptor miliaran rupiah yang cuma dihukum dala ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyatakan Kejati Banten sudah siap untuk melakukan eksekusi terhadap tiga orang terpidana mati. Kejati Banten dan DKI Jakarta saat ini sedang menyiapkan jadwal untuk melakukan eksekusi mati tersebut.

"Persiapan sudah ada, itu teknisnya kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum," ujar Jaksa Agu ...Berita Selengkapnya

JAMBI (BeritaHUKUM.com) - Dalam rangka peningkatan kapasitas dan sinergitas aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Provinsi Jambi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jambi menyelenggarakan “Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Pene ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) didesak untuk segera melakukan pengusutan kasus dugaan mafia hukum terkait dengan penanganan kasus pengusaha Darianus Lungguk Sitorus.

“Saya meminta kepada KPK untuk segera menidaklanjuti kasus dugaan yang diduga melibatkan DL Sitorus dalam perkara dugaan mafia hukum di Mahkamah Agung ...Berita Selengkapnya

PAPUA BARAT (BeritaHUKUM.com) - Pemerintah Daerah (Pemda) Fak-Fak meminta Kontraktor Karya Kerja Sama (KKKS) dapat menerima dan menghormati hukum adat yang berlaku di Kabupaten Fak-Fak. Selain itu Pemda juga mengharapkan dibukanya kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat asli Fak-Fak guna mendapatkan kesempatan hidup lebih layak. Kontrakt ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang hukuman mati. Pasal itu dianggap bertentangan dnegan UUD 1945. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 15/PUU-X/2012 ini diajukan Raja Syahrial Herman dan Raja Fadli.

Kedua pemoho ...Berita Selengkapnya