JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Prof. Jimly Asshiddique menilai pengganti lembaga BP Migas idealnya harus berbentuk Badan Hukum. "Bentuknya bisa bentuk dari badan usaha baru atau badan usaha lama yang di revitalisasi atau ada badan usaha tersendiri khusus untuk urusan perizinan dan tidak operasional," papar Jimly kepada wartawan, di Gedung Nusa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah 2 bulan tiga hari sejak 13 November 2012 lalu dibubarkan BP Migas, sebagai badan pelaksana Buffer/firewall agar pemerintah tidak berhadapan langsung terhadap resiko bisnis.

Namun hari ini pemerintah melalui Menteri ESDM, dihadiri Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam di gedu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK (Migas), Rudi Rubiandini pria kelahiran Tasikmalaya 40 tahun lalu ini, yang sebelumnya merupakan Wamen Menteri ESDM.

Rudi mengatakan bahwa, keberadaan lembaga yang bersifat permanen sangat penting, mengingat sektor Hulu Migas masih merupakan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri ESDM, Jero Wacik siang tadi di gedung kementerian ESDM lantai 10 melantik pejabat baru Rudi Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksaan Usaha Hulu Migas (SKK MIGAS).

Setelah mengucapkan sumpah jabatan sesuai dengan agama Islam, Jero Wacik dalam kata sambutannya mengucapkan selamat. "Saudara Rudi Rubiandini s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian ESDM setelah melantik kepala SKK (MIGAS) yang baru Rudi Rubiandini, dimana setelah dibubarkan (MK), BP MIGAS yang lama sempat dirangkap jabatan selama 2 bulan 3 hari oleh Menteri ESDM Jero Wacik sebagai SK sementara MIGAS.

Dalam jumpa pers di lantai 1 gedung ESDM, Jero Wacik menerangkan kepada wartawan bahwa, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai tindak lanjut pengalihan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), serta untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 November 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan jabatan Kepala Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tidak lagi dirangkap oleh Menteri ESDM. Untuk itu, Presiden mengangkat Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menjadi Kepala SKK Migas. Posisi yang ditinggalkan Rudi diisi oleh Susilo Siswoutomo.

"Saya te ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, BeritaHUKUM – Di tengah derasnya protes masyarakat atas keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengalihan Tugas Badan Pelaksana (BP) Migas kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana (SKSP) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), justru SKSP menyepakati kontrak US$ 24 miliar (Rp 230 triliun) dengan kontraktor swasta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKMigas) menegaskan telah mengeluarkan persetujuan 47 rencana pengembangan lapangan (plan of development/POD) sepanjang tahun 2012.

Total penerimaan negara dari 47 POD itu mencapai 18,9 miliar dolar AS atau kurang lebih Rp 180 triliun.

"Dari pers ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pertamina EP yakin penemuan cadangan minyak dan gas bumi (migas) di penghujung tahun 2012 semakin menguat. Hal itu terlihat dari keberhasilan penerapan konsep Oil Pool Enlargement pada sumur eksplorasi Tapah-1 di Sangatta, Kalimantan Timur.

“Cadangan migas tersebut tengah menghasilkan minyak dan menembus angka 1.000 barel ...Berita Selengkapnya