JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka (F-PDIP) meminta DPR mendesak pemerintah untuk mencermati hasil temuan BPJS Centre. Pasalnya masih adanya masyarakat yang mengeluhkan kurangnya sosialisasi serta akses mereka dalam Jaminan Kesehatan.

"Dengan mencermati BPJS Centre diharapkan dapat mengakomodir masyarakat dalam mengakses Jam ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Desember 2013 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Peng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggunakan tarif INA-CBG’s (Indonesia Case Based Groups) versi terbaru yakni versi 4.0 pada pola pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Versi ini mulai diberlakukan pada 2014. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 sebagai revisi dari Perpre ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekjen KAJS sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal, mengungkapkan pemerintah setengah hati menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dia memastikan 10,3 juta rakyat miskin dan tidak mampu dilarang berobat ke Rumah Sakit.

Hal ini, sangat bertolak belakang dengan pidato Presiden SBY dalam peluncuran BPJS pada 1 Jan 2014 yan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Adanya pihak-pihak yang meragukan pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan mulai 1 januari 2014 boleh-boleh saja. “ Kalau ragu boleh, tetapi saya mengamati PT Askes itu sudah memiliki kantor di 34 Propinsi, sudah disiapkan providernya. Ada masa transisi dalam penerbitan kartu BPJS Kesehatan, tetapi k ...Berita Selengkapnya

BOGOR, Berita HUKUM - Bersamaan dengan diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari besok, pemerintah melalui Menko Kesra Agung Laksono menjamin tidak akan ada pasien miskin yang ditolak berobat oleh rumah sakit. Hal ini dimungkinkan karena beroperasinya BPJS Kesehat ...Berita Selengkapnya

BOGOR, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Boediono memimpin rapat terbatas kabinet tentang persiapan terakhir peluncuran Sistem Janiman Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2014 lusa.

“Rapat terbatas untuk mengecek persiapan dan kesiapan, kita sebutlah f ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka terhitung mulai 1 Januari, BPJS Kesehatan (BPJS Kes) akan langsung beroperasi.

Menko Kesra HR. Agung laksono mengatakan, bila sampai hari ini, program jaminan sosial yang memberi perlindungan sosial bagi pend ...Berita Selengkapnya

SUKABUMI, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono melakukan kunjungan kerja dalam rangka memperkokoh gerakan nasional sadar memiliki jaminan kesehatan, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kompleks Secapa Polri, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (21/10).

Kedatangan Presiden beserta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Panja BPJS dengan Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Ketua DJSN dibatalkan secara sepihak dan mendadak hari ini oleh Menteri Kesehatan.

Menurut Koordinator BPJS Watch, Indra Munaswar sikap arogansi ini layaknya supir bajaj, dimana hanya dirinya dan Tuhan yang tahu kapan akan berbelok mengendarai bajajny ...Berita Selengkapnya