Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Suap Rektor Unila
 
KPK Diminta Jerat Tersangka Baru dalam Kasus Suap Rektor Unila Karomani | 2023-01-25 20:08:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menetapkan tersangka baru sebagai pihak penyuap dalam kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022.

Penasihat hukum mantan Rektor Unila Karomani, Resmen Kadafi mengatakan, selama dua pekan terakhir, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU
...

Lapas Salemba Siap Wujudkan Netralitas Pegawai pada Pemilu 2024 dan Meraih Predikat WBBM 2023 | 2023-01-25 19:36:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Lapas Kelas IIA Salemba melaksanakan penandatangan Ikrar Netralitas dan Ikrar Netralitas Pegawai pada Pemilu Serentak Tahun 2024 serta penandatangan pakta integritas dan Komitmen Bersama Zona Integritas Tahun Anggaran 2023.

Dibawah arahan Bapak KaKanwil Kemenkumham DKI Jakarta kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di
...

Kesenjangan Digital Masih Tinggi, Wakil Ketua MPR: Perlunya Kolaborasi dan Akselerasi Kinerja Digital | 2023-01-23 01:57:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengingatkan pemerintah untuk segera mengatasi kesenjangan digital di Indonesia (digital divide). Dalam laporan World Economic Forum bertajuk "Global Risks Report 2023," salah satu persoalan genting yang akan melanda perekonomian global adalah masih tingginya kesenjangan digital, termasuk di In ...

Kaji Ulang Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta | 2023-01-18 06:56:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengatakan wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di 25 (dua puluh lima) titik jalan di Jakarta perlu untuk dikaji ulang. Sebab menurutnya, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum begitu normal, pemerintah perlu betul-betul mempelajari wacana t ...

Legislator Minta Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta Ditinjau Ulang | 2023-01-14 02:52:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mewacanakan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota. Usulan ini sendiri dipilih guna mengurai kemecatan yang parah setiap harinya di ibu kota Jakarta.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid membeberkan sejumlah hal yang h
...

Kemenkominfo Imbau Masyarakat Beli STB Seperti Ini, Biar Aman | 2023-01-09 13:36:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Komunikasi, dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia mengimbau agar masyarakat membeli perangkat set top box (STB) bersertifikat kementerian.

Hal itu untuk menghindari STB tanpa sertifikasi yang sedang marak di pasaran. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Kemenkominfo Geryantika Kurnia m
...

Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Tak Lagi Sehat Sejak Maraknya 'Buzzer' di Medsos | 2023-01-09 13:21:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Media sosial tidak akan pernah berhenti ciptakan hal baru, baik dari kebiasaan, tren, hingga sebutan-sebutan baru di kalangan masyarakat. Belakangan ini, istilah Buzzer Rp berkeliaran di berbagai platform untuk menebar informasi palsu politik.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
...

Wacana Kenaikan Tarif KRL, SJP: Orang Malah Beralih ke Kendaraan Pribadi & Berpotensi Sebabkan Kemacetan | 2022-12-31 15:34:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama merespon rencana pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Commuter Line tahun depan dengan melakukan penyesuaian sistem pembayaran. Menurutnya, kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bisa berdampak orang beralih menggunakan kendaraan pribadi.

"Saya
...

Jelang Tahun 2023, Fadli Zon Berikan Dua Catatan Kritis Komitmen Terhadap Demokrasi | 2022-12-29 13:25:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam dua tahun terakhir ini, pandemi sangat kritikal bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Selain akibat residu dari badai pandemi Covid-19 yang telah menggerus komitmen pemerintah dalam berdemokrasi, bangsa ini juga menghadapi perangkap wacana ekonomi-politik yang mengikis konsolidasi demokrasi yang tengah dibangun. Untuk i ...

Legislator Sebut Qanun Dapat Dijadikan Referensi Penyusunan RUU Larangan Minol | 2022-12-16 19:43:01

ACEH, Berita HUKUM - Kebijakan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijadikan referensi substansi pada penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol. Demikian kata Anggota Badan Legislasi DPR RI Desy Ratnasari seusai Badan Legislasi DPR menggelar pertemuan dengan Gubernur Provinsi Aceh yang diwakili Asi ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]