|
|||||
| PWI Kaltim Sesalkan Pernyataan Edy Mulyadi yang Sebut Kaltim Tempat Jin Buang Anak | 2022-01-24 21:06:56 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur (Kaltim) menyesalkan pernyataan, Edy Mulyadi salah seorang wartawan senior di dalam video yang diunggah di kanal Youtube miliknya, Selasa 18 Januari 2022 lalu. |
||||
| Ingatkan Jokowi Soal Ancaman Pemakzulan, MS Kaban: UU IKN Cacat Hukum dan Langgar UUD 1945 | 2022-01-22 19:52:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Majelis Syuro Partai Ummat, Malem Sambat Kaban, alias MS Kaban mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemakzulan. |
||||
| Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural | 2022-01-21 15:17:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kaltim bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kaltim menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara. |
||||
| Ibu Kota Negara Dikebut Ratusan Triliun, Guru Honorer Bertahun-tahun Menanti Kejelasan Nasib | 2022-01-20 08:10:28 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyayangkan pemerintah yang dirasa ngotot dan ngebut dalam memindahkan Ibu Kota Negara dengan anggaran hampir Rp500 triliun. Sedangkan di luar sana, menurut Ledia, ada ribuan guru honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun namun belum mendapatkan kepastian nasib kes ...Berita Selengkapnya |
||||
| Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU | 2022-01-19 09:35:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU) IKN ditetapkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dikatakan Anggota DPR RI Hamid Noor Yasin, F-PKS menilai pemindahan ibu kota negara disaat negeri ini tengah sibuk membenahi keuangan negara yang sulit akiba ...Berita Selengkapnya |
||||
| Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget' | 2022-01-13 10:11:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama menilai beberapa proyek pembangunan IKN berpotensi mangkrak dan overbudget. Hal itu dapat terlihat dari pembahasan soal substansi RUU IKN yang dilakukan melalui Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, bukan pada tahapan Panitia K ...Berita Selengkapnya |
||||
| Ingatkan Bencana Ekologis, Slamet: Perpindahan IKN Harus Berdasarkan Kajian Mendalam | 2021-12-30 10:15:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang tengah dilakukan ditujukan untuk menjadi legal standing perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Penajam Paser Utara (PPU). Dalam beberapa informasi yang beredar di kalangan media diketahui nantinya wilayah IKN ini tersebar ...Berita Selengkapnya |
||||
| Penajam Paser Utara Kebanjiran, Guspardi Singgung Klaim Pemerintah Soal IKN Bebas Banjir | 2021-12-23 21:00:57 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku terkejut mengetahui lokasi calon ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur terendam banjir. Menurutnya, memang banyak daerah yang mengalami kejadian banjir karena curah hujan yang tinggi di tanah air. Tetapi banjir di Penajam Paser Utara menjadi sorot ...Berita Selengkapnya |
||||
| Hamid Noor Yasin: Calon IKN Kembali Banjir, Bukti Lokasi Ini Bukan Pilihan Tepat | 2021-12-20 11:26:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Banjir kembali terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) calon ibu kota negara RI yang baru. Kali ini, sedikitnya 101 rumah yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan di PPU, Kalimantan Timur terendam banjir. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Hamid Noor Yasin Ini membuk ...Berita Selengkapnya |
||||
| Bentuk Pengelolaan Pemerintahan IKN Berpotensi Inkonstitusional dan Banyak Mendapat Catatan Ahli | 2021-12-18 05:27:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI Suryadi Jaya Purnama yang mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menanggapi pembahasan RUU IKN yang telah memasuki tahap waktu pemindahan IKN dan juga konsep pemerintahan khusus di IKN. |
||||
|
|||||
