JAKARTA, Berita HUKUM - Perkumpulan Perempuan Wira Usaha Indonesia (Indonesian Women Interpreuner Union) atau disingkat PERWIRA di Deklarasikan pada 17 Februari 2016, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. PERWIRA dipimpin oleh DR. Hj. Elza Syarief, SH sebagai Ketua Umum yang kini telah memiliki kepengurusan di 34 Provinsi (DPD) di seluruh Indone ...Berita Selengkapnya

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI mengunjungi pelaku usaha Batik Allussan di Jodog Sumberadi Mlati, Sleman, Yogyakarta, Jum'at (23/10) lalu. Pada kunjungan ini Komisi VI menjumpai masih banyak pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kesulitan mengakses modal.

Salah satu untuk mengatasinya, Komisi VI telah menyetujui pemberian penyertaan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari sekitar 22 persen menjadi 12 persen belum cukup menaikkan daya saing UKM. Yang paling penting sebetulnya keleluasaan akses mendapatkan KUR itu sendiri yang banyak dikeluhkan para pelaku UKM.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan, Jumat (16/ ...Berita Selengkapnya

BANDUNG, Berita HUKUM - Google Indonesia kembali menggelar program Gapura, di mana lebih dari 2,500 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari 5 kota besar di Indonesia diundang untuk mendalami pengetahuan seputar teknologi dan potensinya dalam membangun usaha di dunia maya.

Bandung menjadi salah satu kota diadakannya Gapura ini, sekitar 200 pelaku UKM ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga sepakat untuk memberikan kemudahan penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), sebagai tindak lanjut PP Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil.

Penandatanganan Nota Kese ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga 31 Juli 2014, penyerapan anggaran di Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mencapai 35,42% atau Rp 474.311.000.000 miliar dari pagu APBN P 2014. Komisi VI dalam kesimpulan rapatnya memahami serapan anggaran tersebut.

Demikian terungkap dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi dan UKM Syaraif Hasan, ...Berita Selengkapnya

KARANGANYAR, Berita HUKUM - Sudah waktunya pemerintah memberi perhatian sungguh-sungguh kepada pengembangan usaha kreatif masyarakat (UKM). Caranya antara lain dengan menaikkan batas penghasilan kena pajak bagi UKM. Dengan begitu, pengusaha kreatif bisa memepercepat peningkatan modal dan usahanya hingga naik kelas menjadi pengusaha menengah.

“ ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang akhir tahun 2013, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, (Telkom) luncurkan layanan, aplikasi dan akses secara online melalui aplikasi BosToko, guna pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. Melalui aplikasi itu, Telkom menyampaikan bahwa para pelaku UKM tidak perlu lagi melakukan investasi server yang maha ...Berita Selengkapnya

Oleh: Mohammad Danial Bangu

UNTUK APA ITU KUR, dikenal saja tidak. Kalimat tersebut langsung menelusup menjadi kesimpulan dalam fikiran saya ketika berinteraksi dengan seorang Ibu pelaku usaha kecil, yang telah berpuluh tahun menggeluti usahanya.

KUR dengan ejaan yang mudah bagi lidah orang Indonesia dan jika dilafazkan saja kata KUR ini, mem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan memberlakukan peraturan pengenaan pajak sebesar satu persen terhadap pelaku UKM yang mempunyai omzet Rp 4,8 miliar per tahun.

"UKM yang dikenakan pajak hanya yang minimal mencapai revenue sebesar Rp4,8 miliar per tahun," ujar Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Has ...Berita Selengkapnya