JAKARTA, Berita HUKUM - Bila menelisik pengalaman sejarah di masa Pemerintahan Presiden Soeharto, atau yang dikenal dengan rezim Orde Baru berkisar tahun 1984 sempat menjalankan kebijakan Tax Amnesty (TA), yang mana ketika itu istilah yang dipakai; Pemutihan Pajak dengan sasaran yang tegas dan jelas yaitu atas penghasilan dan atas kekayaan.

Dr ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran DPR RI Amir Uskara menjelaskan, sejak awal pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak ditujukan kepada para wajib pajak (WP) besar. Yang dimaksud dengan wajib pajak besar adalah konglomerat yang ingkar dari kewajiban membayar pajak dalam negeri. Sedangkan untuk para pengusaha menengah dan kecil bukanla ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, Muhammad Busyro Muqoddas mengatakan, Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty merupakan produk cacat moral.

Busyro menuturkan, jika dilihat secara prosedural, UU Tax Amnesty itu tidak demokratis. Hal ini, terang dia, dilhat dari proses pemut ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak/Tax Amnesty) kembali diajukan untuk diuji secara materiil. Kali ini, permohonan teregistrasi Nomor 63/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( ...Berita Selengkapnya

BANTUL, Berita HUKUM - Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review (JR) Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Pengajuan JR tax amnesty ini merupakan hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dr. Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan pada kabinet Pembangunan VII menilai program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty (TA) pemerintah Indonesia sejak awal didengungkan untuk memulangkan dana-dana milik orang Indonesia yang disimpan di luar negeri atau wajib pajak pengusaha besar, konglomerat, dan atau exportir kakap war ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (SMI) pengganti Menteri Bambang Brojonegoro, pasca Resuflle Kabinet Kerja II usai rapat di istana negara pada hari Rabu (10/8) lalu sempat mengungkapkan perihal beratnya kondisi ekonomi Indonesia yang tercermin dari tekanan pada penerimaan pajak.

Tekanan terlebih 2 tahun terakhir ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Harjuno Wiwoho sebagai Sekertaris Jenderal Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (Sekjen HMS) mengulas dan menelisik sejarah panjang perjalanan karir Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI), memang ia meniti karier hebatnya dan sangat luar biasa menarik, bahkan beliau pernah melontarkan perang dengan para pengusaha pengemplang Pa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Nasional Pengampunan Pajak (KNPP) merasa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang baru-baru ini diberlakukan oleh Pemerintahan Joko Widodo, pada Pancasila, yakni sila Kelima yakni Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut pandangan Haris Rusly salah seorang anggota KN ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Usai disahkan Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016 lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty) yang menuai banyak kontroversi akhirnya diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga permohonan sekaligus disidangkan MK pada Rabu (27/7), yakni perkara deng ...Berita Selengkapnya