|
|||||
| Unjuk Rasa Petani Plasma di Kaur Menuntut PT DPM di Tutup | 2018-11-27 12:19:27 | |||||
 |
KAUR, Berita HUKUM - Aksi unjuk rasa Petani plasma PT Desaria Plantation Mining (PT DPM) dari desa Gunung Megang kecamatan Kinal, Kaur dengan beberapa rombongan yang berjumlah belasan orang, melakukan unjuk rasa damai ke kantor Pemda Kaur dan kantor DPRD Kaur dengan tuntutan masa guna meminta PT DPM ditutup. |
||||
| HKTI Jateng Sampaikan Pentingnya Regenerasi Petani | 2018-11-23 21:12:32 | |||||
 |
WONOSOBO, Berita HUKUM - Regenerasi petani serta konsolidasi lahan merupakan sebuah upaya penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya beras dan jagung. |
||||
| Harga Jual Karet Tak Kunjung Naik Petani Semakin Terpuruk | 2018-11-23 06:46:24 | |||||
 |
KAUR, Berita HUKUM - Beban para petani di desa Tanjung Agung, kecamatan Tetap kabupaten Kaur, Bengkulu yang menanam pohon karet menghasilkan getah karet saat ini semakin mengalami kesulitan sejak 4 tahun terakhir ini, karena kondisi harga karet mentah yang dijual oleh petani belum pernah mencapai Rp. 8.000,-/ kg, apa lagi kalau mengharapkan harga d ...Berita Selengkapnya |
||||
| Tingkatkan Kinerja, Seluruh PPL Diberikan Pembinaan | 2018-10-06 10:57:42 | |||||
 |
KAUR, Berita HUKUM - Tindak lanjut dari pembagian alat mesin pertanian (Alsintan) terhadap kelompok Tani beberapa waktu yang lalu, Dinas pertanian kabupaten Kaur mengadakan pembinaan kepada seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-kabupaten Kaur, guna untuk meningkatkan pendampingan terhadap para Petani. |
||||
| Hari Tani Nasional Ingatkan Pemerintah Agar Stop Impor | 2018-09-26 09:34:42 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September, pada tahun ini oleh Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dijadikan peringatan kepada pemerintah agar senantiasa mengingat bahwa kepemimpinan nasional selalu membuat janji kampanye untuk stop impor produk pangan. |
||||
| JNIB Meminta Pemerintah Melindungi dan Menjamin Kemakmuran serta Hak-Hak Petani | 2018-09-24 13:27:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Emi Sulyuwati, Sekjen Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) menyatakan keprihatinan yang mendalam mengenai perampasan tanah yang memicu konflik-konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia, yang hingga kini belum tersentuh oleh agenda reforma agraria. |
||||
| Indonesia Dukung Hak Petani dan Lindungi Industri | 2018-09-17 20:11:10 | |||||
 |
ITALI, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia menghadiri First Meeting of the Ad Hoc Technical Experts Group on Farmers' Rights di Roma, Itali yang berlangsung pada 11 hingga 14 September 2018. Kegiatan ini diselenggarakan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (ITPGRFA) bersama Food Agriculture Organization of the Un ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemerintah Indonesia Perlu Bela Nasib Petani Sawit | 2018-09-01 03:30:18 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan agar pemerintah Indonesia memperhatikan nasib petani kelapa sawit. Pasalnya saat ini petani kelapa sawit nasibnya semakin terjepit, karena harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit anjlok. Fadli menyarankan pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan pasar, agar nasib petani bisa ...Berita Selengkapnya |
||||
| DPR Sesalkan Rencana Pencabutan Subsidi Benih | 2018-03-05 16:13:56 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menyesali sikap pemerintah yang berencana akan mencabut subsidi benih. Adapun subsidi benih yang dicabut itu adalah subsidi untuk jagung, padi dan kedelai. Pencabutan subsidi benih itu dinilai akan mengganggu dan menghambat program pemerintah untuk swasembada di tahun 2020. |
||||
| Impor Jagung Rencana Kemendag Cederai Petani | 2018-02-05 20:58:08 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mengkritik rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang membuka keran impor jagung. Rahmad menilai langkah pemerintah melakukan impor membuat petani merasa resah. |
||||
|
|||||
