JAKARTA, Berita HUKUM - Pandemi yang masih belum berhenti tak menyurutkan langkah sejumlah kementerian dan lembaga meluncurkan berbagai program untuk memulihkan perekonomian nasional. Agar tak terjadi penyimpangan dan membuka celah korupsi, dibutuhkan pengawasan dan koordinasi antarlembaga sedari dini.

Pesan ini diutarakan Ketua Komisi Pemberant ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun 2021 menjadi tantangan besar dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi. Tentu tidak hanya melalui kerja sama dengan sejumlah stakeholder, tapi dibutuhkan manuver dan kerja keras dalam menekan kontraksi di setiap kuartal. Masyarakat dan dunia usaha memegang peranan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dan P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyampaikan ada tiga penyebab utama tumbuh negatifnya perekonomian Indonesia. Menurutnya hal ini bisa dijadikan catatan penting Pemerintah untuk diupayakan bersama memperbaiki ekonomi Indonesia di tahun 2021. Jika melihat data triwulanan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah negatif sej ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan sejumlah kritik dan masukan kepada Pemerintah yang belum optimal dalam menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini menyusul keterangan Menkeu tentang kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kembali minus di Kuartal III Tahun 2020.

"Pemerintah harus mel ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kontraksi hingga 5,32 persen di kuartal II menjadi bukti bahwa kerja Presiden Joko Widodo dan para menteri buruk.

Begitu penilaian Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun menanggapi rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik (B ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dampak virus Corona (COVID-19) meluas ke semua sektor. Tak terkecuali pada ekonomi nasional yang pernah mematok angka pertumbuhan hingga 5,3 persen. Virus yang berasal dari China, dimana China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, tentu diprediksi akan menurunkan pertumbuhan nasional hingga ke titik 4,5 persen. Bahkan, pa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kabinet Indonesia Maju telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Tugas besar telah menanti, terutama di bidang ekonomi yang pada periode lalu menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Pembenahan target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita jadi sasaran pembenahan.

Anggota DPR RI Heri Gunawan mengemukakan cata ...Berita Selengkapnya

Oleh: Salamuddin Daeng

ALASANNYA ADALAH masyarakat Indonesia sebagian besar relatif sudah tidak punya uang untuk belanja. Kalau harga barang publik naik masyarakat langsung mengurangi belanja. Bahayanya jika masyarakat mengurangi belanja maka pemerintahan langsung bangkrut. Mengapa ?

Selama satu dasawarsa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditop ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi laporan pertanggungjawaban APBN 2018 yang dinilainya gagal memenuhi sejumlah target ekonomi makro diantaranya pertumbuhan ekonomi, realisasi nilai tukar rupiah, lifting minyak dan lifting gas.

Adapun realisasi Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17 persen berada di baw ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rasio investasi terhadap pertumbuhan ekonomi (ICOR) nasional masih mencapai 6,6%, kalah dari Vietnam sebesar 4,6%. Darmin mengungkapkan, rasio investasi terhadap pertumbuhan ekonomi (ICOR) nasional masih mencapai 6,6% sehingga pertumbuhan ekonomi hanya 5,1%.

Padahal, Vietnam memiliki tingkat ICOR hanya sekitar 4,6% denga ...Berita Selengkapnya