Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Perpres
 
Pemerintah Terbitkan Aturan Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Thursday 27 Dec 2012 10:56:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Pemerintah telah menerbitkan aturan tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2012.
...

Perpres BPIH 2012 dan Waktu Pelunasan | Thursday 26 Jul 2012 19:21:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1433H/2012M atau lebih dikenal dengan ongkos naik haji (ONH).

Besaran BPIH tersebut, embarkasi Aceh 3.328 dollar AS, embarkasi Medan 3.388 dollar AS, embarkasi Batam 3.468 dollar AS, embarkasi Padang
...

Perpres No. 64/2012: Pertamina Distribusikan BBG, Konverter Kit Gratis Angkutan Umum | Tuesday 26 Jun 2012 17:33:35

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tanggal 14 Juni lalu, menugaskan PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas (BBG) berupa Compressed Natural Gas (BBG) bagi kendaraan bermotor untuk transpo ...

Perpres Pengangkatan Wamen, Telah Rampung | Friday 08 Jun 2012 15:49:35

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) –Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), tekait peraturan jabatan Wakil Menteri (Wamen). Hari , Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden baru pengangkatan Wakil Menteri.

Menurut juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha pada waktunya, Keputusan Presiden itu
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]