|
|||||
| Bamsoet Minta Menkeu Srimulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan | 2021-06-15 12:16:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Keuangan membatalkan rencana mengenakan pajak PPN terhadap sektor sembako dan pendidikan. Sebagaimana juga sudah tegas ditolak oleh dua organisasi kemasyarakatan terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Selain bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial B ...Berita Selengkapnya |
||||
| HNW: Pajak Pertambahan Nilai Untuk Sekolah Membebani Rakyat | 2021-06-12 00:53:19 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menolak wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah/jasa Pendidikan. Wacana PPN iru terdapat dalam draft revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seb ...Berita Selengkapnya |
||||
| PPN Rencana Dinaikkan, Wakil Ketua MPR Tidak Mencerminkan Keberpihakan terhadap rakyat | 2021-06-10 22:16:39 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk meninjau kembalo rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pasalnya, kenaikan PPN ini dinilai tidak mencerminkan keberpihakan Pemerintah kepada rakyat, khususnya di masa Pandemi Covid-19. |
||||
| Guspardi Kritisi Rencana Pemerintah Naikkan Tarif Pajak | 2021-05-27 20:01:23 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Guspardi Gaus mengaku heran atas rencana pemerintah merencanakan menaikkan tarif pajak (PPN dan PPh). Menurutnya, bukankah rencana itu justru akan menambah beban dan memperlemah daya beli masyarakat. |
||||
| KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Pajak | 2021-05-06 23:33:24 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dalam pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. |
||||
| Suap Pajak Saat Pandemi, Anis: Rapor Merah dan Kerja Berat Pemerintah | 2021-03-08 08:11:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPK Alexander Marwata mengonfirmasi perihal dugaan suap pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun KPK belum menyebut tersangka karena proses penyidikan masih berjalan. |
||||
| Tagihan Kartu Kredit Bakal Dikenai Bea Materai Rp 10.000 | 2020-09-04 05:57:41 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tarif bea materai bakal segera naik. Pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR RI telah sepakat untuk membawa RUU Bea Materai untuk disetujui di Rapat Paripurna DPR RI. Nantinya, tarif bea materai yang tadinya sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000 bakal naik menjadi Rp 10.000. |
||||
| Realisasi Pajak Jeblok Gara-gara Sri Mulyani Sedot Dana Rumah Tangga | 2020-01-05 15:24:03 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Realisasi penerimaan pajak di tahun 2019 jeblok. Penerimaan hanya terealisasi kurang dari 90 persen dari target penerimaan pajak sebesar Rp 1.577.555.850.376.000 (Rp 1.577,5 triliun). |
||||
| Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Limpahkan Berkas Perkara Faktur Pajak Ke PN Jaksel | 2019-12-12 23:48:58 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menerima berkas perkara kasus penyelewengan pajak, yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 737 juta. |
||||
| Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak | 2019-08-19 20:02:18 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, DR M Adi Toegarisman akan membuat standarnisasi untuk tuntutan pidana kasus perpajakan, menyusul penanganan perkara perpajakan yang telah ditangani pidsus selama lima tahun terakhir. Karena sebelumnya kasus pajak ini, ditangani oleh bagian Pidana ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
