JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I dan Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama di Asrama Haji Pondokgede, Jakarta, Minggu (13/11).

"Rapimnas I akan diikuti oleh para ketua DPW PPP seluruh Indonesia yang akan membahas isu strategis di tingkat nasional, di antaranya memperk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpin Djan Faridz mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republ ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Musyawarah Kerja Nasional I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berakhir Rabu (5/10), mengeluarkan sejumlah rekomendasi, di antaranya mengusulkan agar ketentuan syarat calon Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia harus warga negara Indonesia (WNA) asli.

PPP mengusulkan penambahan kata "asli" di dalam Pasal 6 a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang kedua perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang dimohonkan oleh kader PPP, AH Wakil Kamal, Selasa (21/6). Pada sidang kali ini, Iqbal Tawakkal Pasaribu selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan perkara No ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang kedua perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang dimohonkan oleh kader PPP, AH Wakil Kamal, Selasa (21/6). Pada sidang kali ini, Iqbal Tawakkal Pasaribu selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan perkara No ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Persoalan kisruh dua kelompok di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy alias Romi masih saja semrawut, dimana hingga sejauh ini belum juga berakhir pertentangan di dalam partai berlambang Kabah berwarna hijau dan hitam itu.

Terlebih lagi pasca dikeluarkan SK Muktamar Bandung kub ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak seratusan massa mengatasnamakan Komite Masyarakat Prodem Pendukung (KMPP) Jokowi - JK menggelar aksi unjukrasa di depan gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Aksi unjukrasa tersebut terkait Kebijakan Menkumham Yasonna Laoly yang telah mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Barat memperbaiki permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) di Ruang Sidang MK, Rabu (27/4). Dalam sidang Perkara No. 35/PUU-XIV/2016 tersebut, Humphrey R. Djemat sebagai kuasa hukum Pemohon men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, BeritaHUKUM - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Ketum PPP) hasil Muktamar Jakarta, H. Djan Faridz beserta Waketum dan Para Ketua DPP PPP menyikapi untuk terkait Mukernas PPP yang digelar oleh kubu M Romahurmuziy alias Romi beberapa waktu lalu adalah ilegal. Sebab, Mukernas PPP oleh Romi tidak berlandaskan pada hukum.

Lebih lanju ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perseteruan terkait kepengurusan DPP partai berlambang Kabah yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Djan Faridz dan Kubu Romy diharapkan oleh para Senior partai PPP dan Mahkamah Partai DPP PPP supaya segera melakukan islah dengan cara menggelar Muktamar. Demikian paparan yang diajukan saat jumpa pers para senio ...Berita Selengkapnya