JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakerrans) Muhaimin Iskandar mengklaim telah menandatangani peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) mengenai pelaksanaan jenis pekerjaan alih daya (outsourching).

Menurut Muhaimin, saat ini Permenakertrans baru sudah mengirimkannya ke Kementerian Hukum dan ...Berita Selengkapnya

JATIM, Berita HUKUM - Regulasi baru tentang sistem ketenagakerjaan ini, menurut Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, akan memberikan kepastian hukum dan masa depan para pekerja di tanah air.

"Pengusaha juga tidak perlu khawatir karena aturan baru tersebut tidak akan menutup model sistem pemborongan kerja maupun hubungan kerja langsung melalui perjan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Kurang lebih lima ribu buruh pabrik Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung mogok kerja dan melakukan unjuk rasa memprotes penolakan sistem Outsourcing (kontrak kerja), Rabu (3/10), yang mana sistem tersebut dianggap menyengsarakan mereka.

Aksi buruh yang berlangsung di kawasan industri ini menyebabkan aktivitas lumpuh, se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah akan mengajak para buruh berdialog terkait rencana Sekretariat Bersama Buruh yang bakal menggelar aksi mogok kerja nasional. Unjuk rasa itu menolak sistem kerja outsourcing pada 3 Oktober mendatang.

Nantinya dialog yang dilakukan dalam waktu dekat ini melibatkan empat kementerian seperti Kementerian Koordinator ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bulan September ini bakal ramai dengan aksi kaum buruh. Sebagai pemanasan menjelang mogok buruh nasional yang menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing dan upah murah. Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI), kemarin, berunjuk rasa di kantor PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Dalam aksi tersebut, FISBI ...Berita Selengkapnya

INDRAMAYU (BeritaHUKUM.com) - Peruntuhan pintu gerbang Pertamina II Balongan, Indramayu, pada Senin kemarin (25/06), tidak membuat pimpinan Pertamina turun kaki. Pasalnya, hingga Selasa (26/06), buruh tetap melakukan aksinya untuk menuntut penghapusan sistem kerja Outsourcing, terkait UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

Massa berunjuk rasa g ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Praktek pemberlakuan mekanisme tenaga alih daya (outsourcing) dalam sistem ketenagakerjaan jelas tidak manusiawi dan melemahkan keberadaan buruh/pekerja.

Bukan rahasia lagi apabila "mafia ketenagakerjaan" menjadi bisnis bagi oknum aparat di Dinas Tenaga Kerja dan personalia perusahaan demi kantong pribadinya, sehingga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan untuk pekerja waktu tertentu atau kontrak (outsourcing) dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau bersyarat

"Aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyarat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Empat konfederasi serikat pekerja besar membentuk sekretariat bersama (Sekber) di gedung Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Jakarta, Kamis (12/1) lalu. Langkah ini diambil untuk memperkuat perjuangan pekerja/buruh dalam mengembangkan usaha bersama.

Keempat konfederasi tersebut, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ratusan pekerja pabrik yang berasal dari Bekasi dan Tangerang mengelar aksi di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Jakarta, Senin (14/11).

Dengan membawa berbagai macam spanduk serta bendera serikat buruh, para pekerja itu menuntut kenaikan upah sebesar 40% dan menghapus sistem ke ...Berita Selengkapnya