| Komisi XI |
|
|
| |
| Komisi XI Fit and Proper Test Calon Anggota BPK | Friday 03 May 2013 10:20:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan data dari Sekretariat, Komisi XI sudah menerima 22 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengganti Taufiequrrachman Ruki yang akan pensiun pada bulan Mei ini. Direncanakan, setelah reses Komisi XI akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
“Setelah masa reses ini ada beberapa conc ...Berita Selengkapnya |
| Anggota Komisi XI Supomo Bantah Terlibat Makelar Anggaran | Wednesday 20 Feb 2013 00:09:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepastian anggota Komisi XI DPR RI Supomo yang dilaporkan menerima uang panjar untuk pencairan anggaran penanggulangan bencana di Pemkab Cianjur, Jawa Barat akhirnya terjawab. Usai memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan-BK politisi Partai Demokrat ini meluangkan waktu menjawab pertanyaan wartawan.
"Saya tadi diperi ...Berita Selengkapnya |
| Komisi XI Apresiasi Positif Kinerja PT Pelindo II | Wednesday 06 Feb 2013 17:42:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI mengapresiasi positif kinerja dan marketplan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC. Hal itu mengemuka saat Komisi XI DPR mengadakan RDP dengan jajaran Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang, di Gedung Nusantara I DPR, Rabu, (6/2).
“Kita ...Berita Selengkapnya |
| Koordinasi Antar Kementerian Perlu Ditingkatkan | Tuesday 15 Jan 2013 09:23:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon menilai masih minimnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia dalam menjalankan suatu kebijakan keuangan karena itu seringkali kebijakan tumpang tindih antar satu Kementerian dan lembaga.
"Saya belum melihat koordinasi antara Kemenkeu, Bappenas, maupun ...Berita Selengkapnya |
| Komisi XI DPR Akan Bahas RUU Usaha Perasuransian | Wednesday 09 Jan 2013 22:01:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI DPR segera akan membahas RUU usaha Perasuransian revisi UU No. 2 tahun 1992 tentang Asuransi. “RUU bertujuan untuk menghamroniskan dengan posisi dan kelembagaan OJK persatu Januari 2013, karena itu Bapepam LK dan usaha perasuransian nantinya berada dalam pengaturan dan pengaturan OJK,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DP ...Berita Selengkapnya |
| Muliaman D Hadad Terpilih Ketua Dewan Komisioner OJK Secara Aklamasi | Wednesday 20 Jun 2012 00:02:50 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi XI DPR RI, akhirnya memutuskan Muliaman D Hadad sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) dalam rapat tertutup. Muliama dipilih melalui aklamasi dalam pemilihan di ruang Komisi XI Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/6) malam.
Dari 13 calon Ketua DK OJK, Muliaman memperoleh 52 suara dari Kom ...Berita Selengkapnya |
|
|