JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu temuan Tim Komisi VIII DPR menyangkut data penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM di Sumatera Utara kurang akurat. Di daerah ini tidak ada keseragaman kartu, ada yang pakai Kartu Perlindungan Sosial (KPS), ada yang juga pakai Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS).

Di Sumut KKS hanya ada di dua Kabupaten yakni ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR yang bertugas dalam ruang lingkup energy sumber daya mineral, riset dan teknologi serta lingkungan hidup menyinggung agar lapangan minyak blok Cepu dapat mendorong potensi pendapatan negara. Potensi pendapatan khususnya melalui peningkatan lifting migas mendatang.

Dalam raker kerja bersama Menteri Koordinat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Asmin Amin menyoroti persoalan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kepulauan Selayar yang diperlakukan sama dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Pertamina bilang itu tergantung Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Daerah bilang Pertamina tidak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait kebijakan pemerintah yang melarang seluruh perusahaan yang belum memiliki smelter untuk mengekspor hasil tambangnya (raw material atau core), Komisi VII DPR berencana akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kami bersyukur mendapatkan peta yang nyata setelah 5 bulan sejak tanggal 12 Januari 2014 l ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penambahan kilang minyak menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak di tengah meningkatnya konsumsi dan makin tingginya ketergantungan Indonesia pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah diminta segera merealisasikan poyek itu guna mengurangi impor produk BBM.

“Kilang minyak harus segera direalisasikan. Ini salah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso menyatakan, setuju untuk dipertimbangkan pengebirian kimia bagi pemerkosa dan kejahatan seksual anak. Namun demikian, pemerkosa perlu dianalisa jiwa dan otaknya, kalau masih ringan dan bisa kembali normal, sebaiknya dihukum degan ancaman maksimal 15 tahun.

“Tetapi kalau tingkatnya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah akan segera mengusulkan tambahan prolegnas (program legislasi nasional) berupa revisi UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, dan akan memberi masukan untuk mengamandemen KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) karena dinilai kedua produk Undang-undang tersebut belum mampu melindungi ana ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI meminta rencana pemberian voucher potongan harga bagi calon jamaah haji saat di tanah suci ditiadakan. Karena voucher tersebut malah akan mendidik para calon jamaah haji untuk bertindak konsumtif di tanah suci. Hingga akhirnya malah mengaburkan niat ibadah mereka. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI menilai penanganan tanggap darurat bencana banjir di DKI Jakarta tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII, Ade Barkah saat melakukan kunjungan spesifik ke lokasi pengungsian korban banjir di beberapa titik pengungsian di Ibukota, Jumat (24/1).

“Penanganan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI menerima pengaduan dari para penyandang gangguan jiwa yang menuntut dibuat undang-udang yang bisa melindungi para penyandang psikososial tersebut dari stigma negative masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam rapat audiensi Komisi VIII dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Selasa (10/12) ...Berita Selengkapnya