Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kemenakertrans
 
Dirjen P4T Kemenakertrans Akui Beri Arahan | Tuesday 13 Sep 2011 23:47:26

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah sempat tak hadir, akhirnya Dirjen Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakertrans, Jamaluddin Malik memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atasan I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan ini diperiksa sebagai saksi selama Sembilan jam.

Jamaluddin tiba di gedung
...

Mantan Dirjen P4T Akui Ada Program PPID Kemenakertrans | Monday 12 Sep 2011 23:55:30

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Dirjen Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakertrans, Harry Heriawan Saleh mengakui, adanya program percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) melalui dana APBN-Perubahan 2011.

Namun, dirinya tidak mengetahui perihal adanya commitment fee sebesar 10% yang mesti dibayar perusahaan
...

Presiden SBY Didesak Nonaktifkan Menakertrans | Monday 12 Sep 2011 15:25:11

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak segera menonaktifkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakerstrans) Muhaimin Iskandar. Langkah ini perlu dilakukan, agar pemeriksaan kasus dugana suap pencairan dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) transmigrasi berjalan objektif dan cepat selesai ...

Dirjen Diduga Ketahui Penyerahan Suap Kemenakertrans | Saturday 10 Sep 2011 19:06:34

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ditjen Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakertrans, Jamaluddin Malik dituding mengetahui pemberian uang, terkait pencairan dana percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi. Ia diduga mengetahui komitmen pemberian dana Rp 1,5 miliar dari pengusaha PT Alam Jaya Papua (AJP) Dharn ...

KPK Enggan Buka Aliran Dugaan Suap Kemenakertrans | Friday 09 Sep 2011 23:26:36

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merahasiakan penelusuran dana kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Pasalnya, jika dibeberkan, dikhawatirkan dapat mengganggu penyidik kasus tersebut yang masih dalam pengembangan tim penyidik.

"KPK tidak bisa membeberkan semuanya, nan
...

KPK Kembali Geledah Kemenakertrans | Thursday 08 Sep 2011 13:56:29

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah meminta keterangan sejumlah saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menindaklanjutinya dengan menggeledah sejumlah ruang kerja di gedung Ditjen Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakerstrans, Jalan Raya Kalibata, Jakarta, Kamis (8/9).

Penggeledahan tersebut dilakukan 10 peny
...

DPR Cecar Muhaimin Soal Suap Kemenakertrans | Thursday 08 Sep 2011 13:09:31

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi IX DPR akhirnya menepati janjinya untuk mengadili Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam forum rapat kerja, Kamis (8/9). Begitu rapat dimulai, suasana langsung berubah panas. Muhaimin langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan dari sejumlah anggota dewan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan dua pejabat Kemenak ...

KPK Batal Periksa Ditjen P4T Kemenakertrans | Wednesday 07 Sep 2011 14:43:14

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans Jamaluddin Malik. Alasannya, ia masih dalam suasana berkabung, karena ibundanya baru meninggal dunia.

"Pak Dirjen masih berkabung karena ibundanya meninggal dunia. Jadi, tidak bisa memenuhi p
...

KPK Periksa Pejabat Kemenakertrans dan Kemenkeu | Wednesday 07 Sep 2011 12:48:19

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sindu Malik. Pemeriksaannya itu kasus dugaan suap Kemenakertrans.

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dharnawati," kata Kabag Pemberitaan Dan Informasi KPK Priharsa Nugraha ke
...

Presiden SBY takkan Intervensi Kasus Suap Kemenakertrans | Monday 05 Sep 2011 17:09:17

*KPK dipersilahkan periksa Menakertrans Muhaimin Iskandar

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia berjanji takkan ikut campur kerja KPK dalam mengusut dan membongkar praktik korupsi yang terjadi di ke
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]