JAKARTA, Berita HUKUM - Dua belas paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis Pemerintahan Jokowi, ternyata tak berdampak postif. Paket tersebut tak berjalan efektif bila dilihat dari berbagai indikator. Ini tentu menyedihkan. Pertumbuhan ekonomi hanya 4,92% dan penciptaan lapangan kerja tak menggembirakan.

Heri Gunawan, Anggota Komisi XI DPR RI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XI, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3) siang. Berikut pokok-pokok paket kebijakan tersebut:

I. Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE)

1. Menyediakan fasilitas pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Paket kebijakan ekonomi pemerintah yang digulirkan hingga jilid keempat, ternyata tidak membawa pengaruh bagi perubahan ekonomi nasional. Dikeluarkannya paket tersebut justru mengindikasikan bahwa pemerintah tidak memiliki tim ekonomi yang bagus.

Demikian penegasan Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (F-Ge ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla yang baru yakni jilid ke-IV yang diluncurkan pada Kamis (15/10) dinilai jauh dari sektor informal. Pada hal dalam situasi kondisi ekonomi yang centang perenang seperti ini—proteksi dalam bentuk kebijakan ekonomi sangat layak diperhatikan disektor tersebut. Lagi-lagi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 3 beberapa waktu yang lalu. Sejumlah pihak berharap, paket kebijakan ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di tengah kondisi perekonomian yang kurang bersahabat. Harapan pun dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR, H.Willgo Zainar, SE,MBA.

“Kita harapkan paket keb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Paket kebijakan stimulus ekonomi jilid II yang diumumkan pemerintah 29 September lalu dinilai belum menyentuh dua masalah pokok. Kedua masalah itu adalah penyerapan tenaga kerja dan lemahnya pengawasan BKPM.

Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan, Jumat (2/10). Menurut Heri, belum ada ja ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden SBY, Kamis (29/8) sore menggelar rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, dengan agenda melakukan evaluasi atas apa yang sedang Pemerintah lakukan setelah menetapkan paket kebijakan untuk mengatasi dan mengelola permasalahan ekonomi terkini yang sedang dihadapi Indonesia.

Dalam sambut ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah tengah merumuskan paket kebijakan dan tindakan pengelolaan ekonomi untuk menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan. Dalam dua hari ke depan, para menteri teknis bidang ekonomi akan memberikan pernyataan terkait langkah apa yang akan diambil.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam keteran ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI Marciano Norman, bersama Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi (Menakertrans),MuhaiminIskandar, menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Intelijen Negara dengan Kementerian TenagaKerjadan Transmigrasi tentang Pelaksanaan Pengamanan Program d ...Berita Selengkapnya