MEDAN, Berita HUKUM - Komisaris PT Tri Bahtera Srikandi (TBS), Drs Ignasius Sago divonis 18 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan karena terbukti memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dan mengakibatkan kerugian terhadap PT Madina Agro Lestari Rp 4,966 miliar lebih, Kamis (27/12).

Vonis yang diberikan Ketua Majelis Haki ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Bukannya pulang bercengkrama bahagia bersama anak, saudara dan handai taulan, sesampainya di Indonesia pasangan jamaah haji Bukori bin Moh. Ali 40 tahun dan istrinya Sinai warga Pamekasan Jawa Timur ini malah dijemput polisi di asrama haji Sukolilo Surabaya sesaat setelah tiba dari Arab Saudi. Penyidik Direktorat Reserse Kri ...Berita Selengkapnya

KARANGANYAR, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar telah membentuk tim khusus untuk melakukan eksekusi terhadap Direktur PT. Delta Merlin Dunia Texxtile (DMDT), Jau Tau Kwan yang kembali mangkir meski sudah kali ketiga mendapatkan surat panggilan.

Dalam pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), Jau Tau Kwan dinyatakan bers ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Sutarman menyatakan pihaknya tidak pernah mencabut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafiz Anshary.

Menurut Sutarman, pihaknya merasa bertanggung jawab menuntaskan kasus sengketa pemalsuan surat dalam Pemilihan Um ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kepolisian berupaya menyelesaikan kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, penanganan kasus untuk tersangka yang sudah masuk tahap penyidikan dan ditargetkan selesai pekan depan.

"Kami usahakan untuk segera menyelesaikan sekarang yang sedang dalam penyidikan. Mudah-mudahan minggu depan selesai," ...Berita Selengkapnya

*Anggap Polri tangani kasus tak sesuai aturan yang berlaku

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penanganan kasus pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Bareskrim Polri, dianggap tidak berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Atas dasar itu, tersangka Zainal Arifin Hoesein berencana akan menemui Satgas Anti Mafia Hukum (PMH) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Tim penyidik Bareskrim Polri tengah membidik dua nama yang akan dijadikan calon tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua nama itu berasal dari pihak MK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Hanya disebut dua orang," kata kuasa hukum tersangka Masyhuri Hasan, Edwin Partogi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakar ...Berita Selengkapnya