| Hukuman Mati |
|
|
| |
| DPR Pertanyakan Dasar Pemohon Soal Korupsi Saat Bencana Alam | 2019-03-07 20:23:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpandangan, penentuan hukuman mati bukanlah suatu keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan. Karena hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia dan dijamin dalam UUD 1945. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime, pengaturan mengenai hukuman mati bukan hal dapat dilakukan de ...Berita Selengkapnya |
| Ustadz Slamet Maarif Ketua PA 212 Ternyata Sudah Berstatus Tersangka | 2019-02-11 04:12:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Ustadz Slamet Maarif ternyata sudah menyandang status tersangka. Status tersangka tertulis dalam surat pemeriksaan yang dikirim Polres Surakarta kepada Slamet Maarif.
"Untuk: Menghadap IPTU Catur Agus Y.P., SH, MH, Ipda Supran Yogatama, SHJ, MM, MH, atau Aiptu M. Ichwan, SH di Posko ...Berita Selengkapnya |
| BPN: Hukum Kini Tajam ke Lawan dan Ramah ke Kawan, Prabowo akan Benahi | 2019-02-09 06:19:50 |
 |
KARANGANYAR, Berita HUKUM - Beberapa anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) tersangkut kasus hukum. Juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik pemerintah penegakan hukum di Indonesia.
"Kritik paling keras kami pada hari ini adalah penegakan hukum yang tajam kepada lawan dan ramah kepada kawan," kata Dahnil dalam jumpa pers usai rapat i ...Berita Selengkapnya |
| Amnesty International Indonesia Yakin Moratorium Hukuman Mati Dapat Terwujud | 2018-10-10 20:56:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menurunnya jumlah hukuman mati secara global pada 2017 harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperlakukan moratorium hukuman mati di sisa waktu yang tersedia tahun 2018 ini.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam konferensi pers bertajuk "Menuju Moratorium Hukuman ...Berita Selengkapnya |
| Implementasi Ilmu Forensik dalam Proses Penegakan Hukum | 2018-09-24 21:14:55 |
 |
Oleh : Dede Farhan Aulawi
Maraknya berbagai kejadian yang terkait dengan tindak pidana di tengah masyarakat yang sangat bervariatif, membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan lain yang terkait untuk membuktikan dan menemukan siapa pelaku dari tindak kejahatan tersebut. Mengingat dalam proses penyelidikan yang merupakan bagian dari proses penegakan h ...Berita Selengkapnya |
| Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati, PA 212: Pemahaman dan Penafsiran Hakim Tidak Tepat | 2018-06-23 13:57:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aman Abdurrahman alias Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma mendapatkan vonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena terbukti melakukan tindak pidana kasus terorisme.
Menanggapi hal tersebut, Persaudaraan Alumni 212 menilai vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut mer ...Berita Selengkapnya |
| Penegakan Hukum dan Pengawasan Sektor Lingkungan Belum Efektif | 2017-10-20 09:50:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbicara masalah penegakan hukum di sektor penertiban lingkungan, walaupun sudah banyak tindakan yang dilakukan, tetapi berdasarkan data-data yang ada ternyata masih banyak progres yang tidak terlaksana dengan baik.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VII Harry Poernomo dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Dirjen ...Berita Selengkapnya |
| SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air | 2017-06-26 06:24:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma menilai SMS Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada Jaksa Yulianto bukanlah bentuk ancaman.
Menurut Lieus, SMS Hary Tanoe kepada Yulianto merupakan bentuk gerahnya seorang tokoh melihat bagaimana penegakkan hukum di negeri ini dijalankan.
Lalu mana dari dua tulisa ...Berita Selengkapnya |
| Personel Puspen TNI Ikuti Penyuluhan Hukum | 2017-05-16 06:39:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 105 personel di lingkungan Pusat Penerangan (Puspen) TNI, baik Prajurit maupun PNS TNI mengikuti penyuluhan hukum dari Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI, bertempat di Aula Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/5).
Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos.,M.Si. yang diwakil ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Kritisi Penurunan Anggaran Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu | 2017-04-11 06:12:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik mengkritisi penurunan anggaran yang disusun Menteri Hukum dan HAM untuk program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).
"Kami sangat ke ...Berita Selengkapnya |
|
|