|
|||||
| Surat Terbuka untuk Presiden RI, Divestasi Freeport: Tegakkan Kedaulatan NKRI! | 2018-12-20 22:10:07 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Konstitusional melayangkan Surat Terbuka untuk Presiden Republkik Indonesia (RI) Joko Widodo terkait permasalahan rencana divestasi Freeport. |
||||
| Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport | 2018-10-19 18:10:56 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Klaim pemerintah tIndonesia tentang divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen ternyata masih belum terealisasi. Kesimpulan tersebut didapat usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono dan Dirut PT Inalum ...Berita Selengkapnya |
||||
| Demokrat: Pemerintah Jokowi Bohong Soal Divestasi 51 Persen Saham Freeport | 2018-10-19 08:42:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Klaim pemerintah Indonesia yang dipimpin presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang divestasi saham PT Freeport sebesar 51 persen kembali menuai pertanyaan publik. |
||||
| Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport | 2018-10-19 08:46:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga saat ini belum ada pembayaran satu Rupiah pun yang dilakukan oleh PT Inalum sebagai wakil dari pemerintah dalam pembelian 51% saham PT Freeport. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia. |
||||
| PT Freeport Indonesia Harus Tuntaskan Temuan BPK | 2018-07-25 07:21:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendesak PT. Freeport Indonesia (PTFI) agar menindaklanjuti dan menuntaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). |
||||
| Freeport Tak Boleh Jadi Faktor Penekan pada Perundingan Dagang RI-AS | 2018-07-17 11:17:46 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perang dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dapat dicegah dengan perundingan oleh kedua negara. Namun, hasil perundingan dagang RI-AS harus dilandasi prinsip saling menguntungkan. Kepentingan nasional Indonesia tidak boleh dikorbankan. Tim perunding RI harus menolak, jika AS menjadikan faktor PT. Freeport Indonesia ( ...Berita Selengkapnya |
||||
| Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan | 2018-07-16 06:49:46 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Holding industri pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Freeport-McMoRan Inc. (FCX), dan Rio Tinto dikabarkan telah melakukan penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PT FI) ke INALUM pada, Kamis (12/7) kemarin ...Berita Selengkapnya |
||||
| Tolak Kesepakatan Kontrak Freeport Yang Merugikan Negara Indonesia! | 2018-07-11 07:10:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesian Resources Studies (IRESS) menolak keras rencana pemerintah menyelesaikan negosiasi kontrak tambang Freeport pada bulan ini dengan membayar sekitar US$ 3 miliar hingga US$ 4 miliar untuk divestasi 51% (tepatnya sekitar 41,64%, karena saat ini Indonesia telah memiliki 9,36%) saham Freeport McMorant, demikian pernyat ...Berita Selengkapnya |
||||
| Freeport Ngotot Harga Saham Jeblok, RI Jangan GoblXX | 2018-05-13 04:16:03 | |||||
 |
Oleh: Oleh Edy Mulyadi |
||||
| DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan | 2018-02-22 18:10:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meminta PT. Freeport Indonesia agar memenuhi aturan dan kewajibannya terkait kesepakatan divestasi dengan Pemerintah Indonesia, dimana Pemerintah Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 51 persen. |
||||
|
|||||
