Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Buruh Migran
 
BP2MI Serahkan 415 Pengaduan Kasus ABK ke Bareskrim Polri | 2020-06-03 12:42:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani menyerahkan data kasus sebanyak 415 Pekerja Migran Anak Buah Kapal (ABK) ke Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo No 3, Jakarta Selatan, Kamis (2/6) sore.

Selain melaporkan 415 kasus ABK, Kepala BP2MI juga membawa langsung 9 ABK
eks Kapal milik per
...

BP2MI Gandeng Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Kepulangan Pekerja Migran ke Tanah Air | 2020-05-09 18:53:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjamin kepulangan setiap warga negara yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke kampung halaman di Tanah Air melalui serangkaian disiplin yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan bahwa p
...

Kepala BP2MI Benny Ramdhani Grebek P3MI Nakal | 2020-05-04 10:30:54

BEKASI, Berita HUKUM - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menggrebek PT. Tritunggal Nuansa Primatama, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) nakal di Jalan Wibawa Mukti ll, Gang Mayangsari, RT 005/003 No.79, Kelurahan Jatisari, Jatiasih, Kota Bekasi, Minggu (3/5).

Di tempat penampungan perusa
...

DPR Terus Pastikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | 2019-01-17 10:13:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah akan terus memastikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI telah membentuk Tim Pengawasan (Timwas) TKI guna memfokuskan pada perlindungan hak pekerja migran. Namun, hal ini juga perlu dibarengi dengan re ...

Isu Perlindungan Pekerja Migran Disuarakan Kembali | 2018-12-18 01:28:37

MAROKO, Berita HUKUM - Isu perlindungan pekerja migran kembali disuarakan di forum internasional. Kali ini dalam pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) di Rabat, Maroko. DPR RI mendukung sepenuhnya perlindungan dan kontrak kerja yang jelas bagi para pekerja migran seperti tertuang dalam Global Compact on Migration (GCM).

IPU yang menginisiasi
...

DPR Dukung Perlindungan HAM Pekerja Migran | 2018-12-08 13:07:21

MAROKO, Berita HUKUM - Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi' Munawar mendukung disahkannya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pekerja migran dalam Pertemuan Parlemen Sedunia di Rabat, Maroko. Pertemuan pada 6-7 Desember 2018 ini digagas oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dengan Parlemen Ker ...

UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Disahkan, Implementasi dari Pemerintah Ditunggu DPR | 2017-10-25 14:20:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI Rabu, 25 Oktober 2107, akhirnya mensahkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), menggantikan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN).

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Timwas TKI Fahri Hamzah mengatakan bahwa ada pe
...

Dewan Harap Raja Salman Segera Ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran | 2017-03-03 09:27:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati berharap kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia dapat dijadikan momentum untuk meminta pemerintahan Arab Saudi segera meratifikasi konvensi internasional tentang Perlindungan Buruh Migran.

"Kita sudah meratifikasi, tapi kalau di negara penem
...

Draf RUU PPILN Versi Pemerintah Belum Sesuai Harapan | Friday 01 Mar 2013 17:40:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Draf RUU PPILN yang dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah, belum mencerminkan pembenahan perlindungan pekerja migran Indonesia, demikian salah satu tuntutan sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Revisi Undang-undang Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia keluar negeri (JAR ...

Buruh Migran Upayakan Kerja Kolektif | Saturday 22 Dec 2012 20:32:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang penghujung 2012, Yayasan Tifa menggelar pertemuan jejaring organisasi buruh migran di Puri Casablanca, Jumat kemarin (20/12). Pertemuan ini dalam rangka mempertemukan peluang kerja kolektif antar organisasi mitra Yayasan Tifa di Program Buruh Migran. Beberapa organisasi yang hadir antara lain Seruni Banyumas, SBMI ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]