JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid mengkritisi pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy saat berkunjung ke Probolinggo (28/10/2021). Saat itu Muhadjir mengatakan bahwa bansos tidak bisa menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem.

Terhadap pernyataan Menko PMK, itu HNW menginga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia harus mencegah hilangnya kepercayaan publik dalam menangani kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara yang juga mantan politisi PDI-P.

Hal ini lantaran pihak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengkritisi rencana program perlindungan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini saat peresmian Sentra Kreasi Atensi (SKA) di Balai Mahatmya, Tabanan, Bali (19/10).

Berdasarkan keterangan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengkritisi Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021. Menurut Hidayat, penetapan Kepmensos tersebut terkesan tidak adil, terburu-buru dan tidak cermat. Jauh ber ...Berita Selengkapnya

BOGOR, Berita HUKUM - Polres Bogor menggelar kegiatan penyaluran bantuan sosial Presiden serentak bersama jajaran Polsek, pada Jumat (30/7).

Sasaran kegiatan bansos ini adalah masyarakat yang tidak termasuk dalam 9 pintu bantuan yang merupakan kegiatan rutin Polres Bogor. Dalam kegiatan ini, Polres Bogor membagikan Bantuan Sosial Presiden sebany ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, mengkritisi pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang meminta masyarakat tenang karena ada berbagai bansos selama PPKM Darurat. Penyebutan terminologi 'PPKM Darurat' oleh Mensos untuk PPKM yang diperpanjang, menurut Hidayat jelas tidak menampakkan kebersamaan. Sebab Ko ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana penipuan dan pemalsuan terkait bantuan sosial (bansos) PPKM Darurat yang beredar di situs internet atau website dengan mengatasnamakan Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam pengungkapan itu, 1 pelaku berinisial RR berhasil diama ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, prihatin dan menolak penghentian bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak covid-19 oleh Kementerian Sosial, dengan alasan tidak tersedianya anggaran. Pasalnya, sepanjang tahun 2021 ada anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang malah meningkat mencapai Rp 700 T ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didesak untuk memeriksa putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan keterlibatan di kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 berupa sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Desakan itu disampaikan oleh Jaringan Pemuda Indonesia (JPI) saat menggelar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengapresiasi program Bansos Tunai yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi, yang sudah diusulkan oleh banyak pihak. Tetapi, Hidayat menyayangkan pengurangan total anggaran perlindungan sosial dari Rp 128,9T (tahun 2020) menjadi Rp 110 Triliun (anggaran tahun 2021). Dan secara ...Berita Selengkapnya