Mengerikan dan keterlaluan. Setelah kasus korupsi uang bantuan sosial untuk rakyat miskin, kasus Jiwasraya, Asabri, AJB Bumiputera, kini uang buruh diduga dikorupsi. Saat ini kasus dugaan mega korupsi di BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp43 triliun itu tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Adanya mega korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ini menuai sorotan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2021 khususnya untuk peserta kelas III. Iuran peserta kelas I masih mengikuti kenaikan yang sebelumnya pada bulan Juli yaitu Rp 150 ribu. Demikian pula dengan peserta kelas II yang masih mengikuti tarif dari kenaikan yang sebelumnya yaitu Rp 10 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI mendesak jajaran BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan permasalahan pembayaran klaim bayi baru lahir dengan tindakan di rumah sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang pendoman INACBG dalam pelaksanaan JKN agar tidak menghambat kegiatan operasional dan pelayanan rumah sa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi menyatakan bahwa keputusan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi yang dituangkan dalam Peraaturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 sangatlah tidak tepat. Mengingat Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan masyarakat terkait kenaikan iuran tersebut. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah kembali menetapkan aturan kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020, setelah sebelumnya Perpres Nomor 75 Tahun 2020 dibatalkan oleh Putusan Mahkmah Agung (MA). Dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri PMK, Menteri Kesehatan, DJSN ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Adanya Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memberikan perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat merupakan mandat konstitusi 1945 yang sudah diamandemen.

Seperti tertuang dalam Pasal 34 Ayat 3 dan 4 yang berbunyi "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pela ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fitriana Fauzi mendesak pemerintah membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Menurutnya, kalau bicara defisif, pemerintah Indonesia perlu membenahi sengkarut di tubuh BPJS Kesehatan bukan mal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 dinilai menambah beban dan telah mempermainkan hati rakyatnya.

Begitu ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (18/5).

"Apa yang dilakukan Preside ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah meninjau kembali keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dalam Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, akar masalah yang menjadi temuan adalah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Keseh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengingatkan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan, harus perlu memperlihatkan ketaatannya kepada asas dan kepatuhannya kepada hukum yang bersifat inkrah. Untuk itu, Presiden harus menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) ...Berita Selengkapnya