Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    BNP2TKI
 
Remitansi TKI Per Tahun Capai Rp100 Triliun | Tuesday 21 Aug 2012 13:21:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, menyebutkan remitansi atau jumlah kiriman uang dari TKI lebih dari Rp100 triliun per tahun.

Jumlah itu 10 persen dari nilai APBN kita yang menempati posisi kedua setelah pendapatan dari sektor migas, ujar Jumhur dalam siaran
...

BNP2TKI Butuh Payung Hukum Untuk TKI Deportasi Dari Malaysia | Wednesday 16 May 2012 01:18:53

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat menyatakan, pihaknya membutuhkan payung hukum bagi TKI yang mengalami deportasi (dipulangkan.red) dari negeri Malaysia.

Pasalnya, banyak diantara TKI deportan itu yang dari sisi kelengkapan dokumen sebenarnya masih
...

BNP2TKI: Kami Sudah Menjalani Kewajiban Terkait Kasus Tiga TKI | Tuesday 24 Apr 2012 18:35:52

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Koordinator Crisis Center BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), Henry Prayitno, menyatakan pihak belum bisa memastikan kronologis kejadian yang menyebabkan ketiga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tewas.

"Karena kami masih menunggu hasil laporan dari Kemenlu (Kementrian Luar Negeri) m
...

BNP2 TKI : Lulus Bahasa, 150 Perawat ke Jepang | Wednesday 11 Apr 2012 18:32:10

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2 TKI akan memberangkatkan 150 orang TKI ke Jepang pada Mei 2012. Keberangkatan tersebut sebagai tindak lanjut kerjasama antar pemerintah Indonesia-Jepang melalui pendidikan dan latihan (Diklat) Japan International Corporaton for Welfare Services ( ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]