JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Logika berpikir pemerintah, yang akan memberlakukan kebijakan mobil dinas pemerintah dilarang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dipertanyakan Direktur Jaringan Hijau Mandiri (JHM), Sean Nasoetion.

Menurut Sean, kebijakan yang akan berlaku 1 Juni 2012, tidaklah jelas logikanya. “Kalo mobil-mobil terseb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Staf Ahli Tata Ruang dan Wilayah Sekretariat Kabinet Dr. Surat Indrijarso menyatakan, untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam penyaluran dan monopoli harga, Pemerintah perlu membuka pintu masuknya perusahaan yang lebih banyak dalam memasok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mencegah terjadi. Tidak seperti sekara ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, jika harga minyak mentah Indonesia (ICP) bertahan pada kisaran 119 dollar AS/barel, dan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) melebihi batas kuota yang ditetapkan dalam UU APBNP 2012, maka besaran subsidi BBM akan membengkak hingga mencapai Rp 234,2 triliun.

“Dengan harga ICP 11 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mobil berplat merah dilarang mengkonsusmsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, itulah hasil rapat terbatas Kabinet ekonomi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Menteri ESDM, Jero Wacik kendaraan plat merah ini meliputi kendaraan dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD. Dan nantinya, Jero akan meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Subdisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam APBN 2012 sebesar Rp 137,4 trilyun dinilai jauh melebihi nilai keseluruhan dari kerugian dan kerusakan bencana besar yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2004 hingga 2011.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Ben ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah memastikan bahwa pogram pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, tetap akan dilaksanakan mulai 1 April mendatang. Hal ini harus dilakukan sebagai bagian menyehatkan fiskal. Anggaran subsidi BBM hanya untuk angkutan umum dan sepeda motor, bukan untuk kendaraan pribadi.

"Untuk kesehatan fiskal. Program p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Untuk menyetop laju konsumsi BBM subsidi yang terus membengkak, DPR mengusulkan harga BBM subsidi dinaikkan Rp 1.000 per liter. "Sebaiknya harga BBM subsidi dinaikan Rp 1.000 per liter. Tapi pemerintah masih menimbang berbagai aspek ekonomi,” kata anggota Komisi VII DPR Sohibul Iman dalam acara diskusi di Jakarta Senin ( ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ada yang salah dari cara Pemerintah dalam melakukan pengaturan BBM Bersubsidi. Ha itu terutama dalam mengendalikan laju pertumbuhan kendaraan dan pembenahan sistem transportasi massal.

“Sejauh ini kami sepakat bahwa alokasi BBM Bersubsidi itu salah sasaran, karena rakyat miskin justru lebih sedikit menerima subsidi B ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Pemerintah menurunkan alokasi anggaran untuk subsidi menjadi Rp 208,9 triliun, dalam RAPBN 2012. Langkah ini diambil dengan melakukan langkah perbaikan dalam mekanisme penyalurannya agar lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.

“Anggaran subsidi direncanakan mencapai Rp 208,9 triliun. Jumlah ini turun Rp 28,3 triliun dari beban anggara ...Berita Selengkapnya