Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pencemaran Lingkungan
 
Korea Selatan: Sungai Memerah Tercemar Darah Bangkai Babi yang Dibunuh untuk Cegah Penyebaran Virus | 2019-11-14 11:45:55

KOREA SELATAN, Berita HUKUM - Sebuah sungai di dekat perbatasan Korea Selatan-Korea Utara memerah akibat tercemar darah bangkai babi yang terkena demam babi Afrika (ASF).

Pihak berwenang Korea Selatan telah memusnahkan 47.000 babi untuk menghentikan penyebaran demam babi Afrika (ASF).

Hujan deras menyebabkan darah mengalir dari situs pengub
...

DPR Minta Sanksi Tegas dan Pemerintah Didesak Buat PP Pencemaran Laut | 2018-04-03 10:15:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Peristiwa terbakarnya tali pengikat Inflatable Life Raft (ILR) dan tumpahan minyak Kapal MV Ever Judger berbendera Panama yang mengakibatkan pencemaran laut di perairan Balikpapan menjadi sorotan Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo. Menurutnya, pemerintah perlu menindak tegas pihak yang melakukan keteledoran hingga mengaki ...

Pembuangan Limbah Industri Cemari Sungai Citarum | 2018-01-31 17:43:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembuangan limbah industri ke Sungai Citarum telah mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang dapat mengancam kelestarian alam. Terhadap hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Nawafie Saleh mengatakan bahwa ada sekitar 1.500 industri yang ada di Bandung membuang limbahnya ke Sungai Citarum. Konon kabarnya pem ...

Temuan Pencemaran Sungai Malinau Tak Diekspose, JATAM Kaltara Gugat ESDM | 2017-11-29 08:03:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Utara akhirnya mengajukan gugatan informasi pada Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta pada 22 November 2017. Gugatan ini terkait sikap Pemerintah Daerah Kalimantan Utara yang tak kunjung menbuka ke publik data hasil temuan lapangan atas pencemaran yang dilakukan PT. Arth Mart Kram ...

Sekitar 10.000 Ekor Katak Mati Misterius di Peru | 2016-10-19 12:37:41

PERU, Berita HUKUM - Organisasi lingkungan Peru tengah menyelidiki kematian sekitar 10.000 ekor katak yang bangkai-bangkainya ditemukan di sebuah sungai di bagian selatan negara itu.

Kelompok pegiat tersebut mengatakan polusi di Sungai Costa adalah penyebab kematian katak-katak itu.

Mereka mengatakan pemerintah telah mengabaikan permohonan
...

Teluk Jakarta Tercemar Limbah Yang Menghawatirkan, Ribuan Nelayan Tak Melaut | Friday 22 Jan 2016 21:30:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Perairan laut teluk Jakarta kembali tercemar limbah. Akibatnya dalam satu bulan terakhir ini ribuan para Nelayan di pesisir pantai Marunda dan Cilincing Jakarta Utara, itu terpaksa tidak dapat melaut, karena satu-satunya sumber mata pencaharian mereka telah tercemar limbah beracun.

Pasalnya, banyak ikan yang mati terdampa
...

Walhi: 'Pencemaran di Sungai Ciujung Terus Berlanjut, KLH Mesti Melakukan Penegakan Hukum' | Wednesday 08 Oct 2014 22:23:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengaduaan Ke Kementerian Lingkungan Hidup RI Atas Tindakan Pencemaran Sungai Ciujung. Eksekutif Nasional WALHI bersama perwakilan masyarakat bantaran sungai Ciujung melaporkan dugaan tindakan pencemaran di Sungai Ciujung oleh PT. IKPP ke Kementerian Lingkungan Hidup RI, Rabu, (8/10).

Dalam pelaporan tersebut disampaikan
...

Sidak Rancaekek, Menteri LH Siapkan Sanksi Bagi Industri Pencemar Sungai Cikijing | Friday 16 May 2014 21:54:00

BANDUNG, Berita HUKUM - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, pada Kamis (14/5) secara mendadak meninjau ke daerah yang terkena dampak akibat pembuangan limbah industri tekstil, di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Selama ini warga Rancaekek mengeluhkan pence
...

Cemari Lingkungan, SPBU Lhoksukon Akan Diberi Sanksi | Tuesday 26 Mar 2013 03:35:03

ACEH UTARA, Berita HUKUM - Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Aceh Utara, Senin pagi (25/3) mengambil sampel berupa tanah dan air untuk yang ketiga kalinya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Ranto Kecamatan Lhoksukon.

Dalam hal ini KLH akan menindaklanjuti terkait pencemaran areal persawahan masyarakat sekitar, kata Kepala KLH Aceh Uta
...

Media Briefing Pembayaran Jasa Lingkungan | Sunday 03 Mar 2013 21:34:20

JAKARTA, Berita HUKUM – Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup no. 32 tahun 2009, memperkenalkan instrument baru dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu instrument ekonomi. Instrumen ekonomi ini merupakan pelengkap dari instrumen-instrumen yang sudah ada sebelumnya seperti instrumen AMDAL, baku mutu lingkungan ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]