|
|||||
| Fathi: Kenaikan PPN Harus Diimbangi dengan Kebijakan yang Berkeadilan | 2024-12-25 23:57:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025, Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai stimulus yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan ya ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kemenkeu Perlu Terobosan Lain Tingkatkan Pemasukan Negara Selain Pajak | 2024-12-10 05:32:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan. Hal itu lantaran perolehan pajak yang terus mengalami perbaikan dalam empat bulan terakhir. Dalam pemaparan tersebut, disebutkan bahwa penerimaan pajak sampai dengan Oktober 2024 ini sebesar Rp 1517,53 triliun atau sekitar 76,30% dari target t ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kenaikan PPN 12 Persen Akan Timbulkan Efek Domino yang Besar | 2024-12-10 05:20:39 | |||||
 |
BALI, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta, menyampaikan kritik dan masukan terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang mewah yang akan diterapkan pemerintah mulai Januari 2025 mendatang. Menurutnya, kebijakan ini dapat menimbulkan efek domino yang signifikan, terutama bagi sektor UMKM, ...Berita Selengkapnya |
||||
| Industri Kreatif Marak Bermunculan, Kenaikan PPN 12 Persen Perlu Dikaji Kembali | 2024-12-10 05:09:30 | |||||
 |
PADANG, Berita HUKUM - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan kenaikan PPN 12 persen pada 2025 perlu dikaji kembali oleh pemerintah. Sebab, menurutnya, dengan terjadinya penurunan kinerja sektor industri khususnya industri nonmigas, maka banyak tenaga kerja yang beralih dan terserap ke industri kreatif. |
||||
| Kurniasih Nilai Pemotongan Gaji 25 Persen Buruh Padat Kerja Memberatkan | 2023-03-20 19:57:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan pemotongan gaji pekerja hingga 25 persen untuk industri padat karya berorientasi ekspor dinilai tidak tepat karena memberatkan pekerja. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, pemotongan gaji pada industri padat karya jelas akan memberatkan pekerja. Terlebih potongannya cukup besar hingga 25 p ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pinjol dan E-Wallet Dikenakan Pajak Mulai 1 Mei 2022 | 2022-04-07 15:19:33 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan ketentuan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyelenggaraan inovasi digital bidang jasa keuangan alias financial technology (fintech), yang berlaku mulai 1 Mei 2022. Layanan ini meliputi mulai dari pinjam online (pinjol) hingga dompet dig ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemerintah akan Kenakan Pajak untuk Penerima Fasilitas dari Kantor | 2021-11-04 13:25:56 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal mengatakan pemerintah akan memungut pajak terhadap fasilitas yang diterima karyawan dari tempatnya bekerja, seperti mobil dan rumah dari kantor. |
||||
| DPR RI Sahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan | 2021-10-07 22:42:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 secara resmi mengesahkan Undang-Undang atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sebanyak delapan dari sembilan fraksi yang berada di DPR RI menyetujui pengesahan UU HPP itu. |
||||
| Komisi IV Minta Rencana Pajak Sembako Dikaji Ulang | 2021-06-22 14:16:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah berencana akan memberlakukan pajak pada sejumlah sembako premium. Meskipun hingga saat ini belum dibahas dalam rapat-rapat di DPR RI, kebijakan pajak sembako menimbulkan polemik yang kini beredar di kalangan masyarakat Indonesia. Begitu pula Ketua Komisi IV DPR RI Sudin turut mempertanyakan kejelasan dan arah kebi ...Berita Selengkapnya |
||||
| PPN Sembako, Jasa Pendidikan, Kesehatan, Hingga Pencabutan Subsidi Listrik, Wakil Ketua MPR: Kebijakan Ini Tidak Berpihak Rakyat | 2021-06-17 08:26:42 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang kontraproduktif di masa Pandemi Covid-19. Pasalnya, Pemerintah berencana menaikkan PPN, menetapkan PPN sembako, pendidikan, hingga alat-alat kesehatan; serta berencana mencabut subsidi 15,2 juta pelanggan listrik ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
