JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Sartono mempertanyakan rencana penyesuaian tarif listrik yang akan dilakukan pemerintah pada kuartal ketiga tahun 2021 ini. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Disebutkan bahwa pemerintah melalui Keme ...Berita Selengkapnya

CILEGON, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mengkritisi kondisi yang terjadi di sejumlah pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang mengalami kekurangan stok batu bara. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian bahkan menilai kekurangan stok batu bara tidak hanya terjadi di PLTU Suralaya PT Indonesia Pow ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud menilai ramainya keluhan masyarakat mengenai lonjakan tarif listrik di masa pandemi Covid-19 ini menjadi salah satu bukti buruknya komunikasi PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan Pelanggan. Hal ini dikatakan Rudy saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan PLN di Gedung D ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan menggratiskan tarif listrik pelanggan PLN (Perusahaan Listrik Negara) daya 450 VA (Volt Ampere) dan memberikan potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan PLN daya 900 VA selama 3 bulan terhitung April, Mei dan Juni 2020. Kebijakan itu diambil pemerintah u ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (4/11).

Sementara tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Sofyan Ba ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono S.E berencana melaporkan Direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke Bareskrim Mabes Polri terkait insiden padamnya listrik pada Minggu (4/8) lalu. Arief menilai pemadaman listrik disebabkan oleh ketidakhati-hatian pihak PT PLN (Persero).

Arief sempat mendatan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI telah memanggil Plt. Direktur Utama beserta jajaran Direksi PT. PLN (Persero) guna mempertanyakan kronologis seluruh kejadian pemadaman listrik massal yang terjadi diwilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada hari Minggu (4/8/2019).

"Keputusannya, kami akan memantau investigasi PLN. Rapat ini akan ...Berita Selengkapnya

Oleh : Salamuddin Daeng

Tidak hanya kepada Pertamina pemerintah berhutang dalam jumlah besar, namun juga kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jika utang ini tidak dibayar maka sudah dapat dipastikan PLN makin cepat bangkrut dan akan banyak lagi pembangkit pembangkit milik PLN yang akan shutdown.

Dalam laporan keuangan PLN 2018 tercatat P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pemadaman listrik secara massal di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten yang terjadi pada Minggu (4/8) itu tak bisa dianggap masalah kecil. Ia menyatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab, seperti halnya Direksi PT. PLN (Persero) bisa diminta untuk yang bertanggung jawab ata ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemadaman listrik lebih dari 11 jam yang terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten merugikan masyarakat dan para pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai pegiat UMKM juga merasakan hal yang demikian.

Pemilik kedai kopi, Begawan Kupie, ...Berita Selengkapnya