JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai masalah sosial di Indonesia menjadi sorotan Psikiater dari Universitas Indonesia dokter Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ diantaranya persoalan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) ribuan buruh atau bahkan sekitar 10 ribuan buruh PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah yang viral di media sosial, bersamaan dengan viralnya tuju ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah telah mempublikasikan data tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan 3.225 karyawan di 9 BUMN sejak Februari hingga Juli 2020. Dan gelombang PHK yang dilakukan terhadap karyawan BUMN terus dilakukan. Di awal Agustus 2020 ini, Perum Pengangkut Penump ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wabah pandemi COVID-19 secara tidak langsung berdampak kepada para pekerja di Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan ada lebih dari 1,7 juta pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK, baik dari sektor formal maupun informal.

Kondisi tersebut kemudian mengundang keprihatinan sekaligus kepedulian dari Diaspor ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemik Covid-19 bisa diperkirakan mencapai 15 juta orang. Angka itu lebih besar dari jumlah yang sudah dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebanyak 2,8 juta per 20 April lalu.

"Jadi kalau tadi 2 juta, fakta bisa 15 juta. Itu 2 juta mungkin yang dilaporkan. Apakah UM ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta mempersiapkan strategi penanganan bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah wabah pandemi virus Corona (Covid-19). Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay berharap Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan pihaknya menolak keras keputusan PHK paksa yang dilakukan manajemen Kantor Berita Antara terhadap 32 karyawan BUMN itu, dan akan melaporkan masalah ini ke Presiden Joko Widodo. Selain itu, KSPI juga akan melaporkan persoalan ini ke Presiden Jokowi se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Serikat Pekerja ANTARA (SP ANTARA) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno agar memeriksa sejumlah kebijakan Direksi Perum LKBN ANTARA yang dirasakan sudah melawan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan rasa keadilan dan kemanusiaan.

SP ANTARA mengkritisi sejumlah kebijakan Direksi ANTARA tentang pemutusan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Persidangan kasus Pemutusan Hubungan Kerja dengan penggugat, Jekson Simanjuntak, produser Berita Satu TV, kembali berlangsung di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Sidang ini berlangsung setelah sebelumnya menghadirkan dua orang saksi yakni Asnil Bambani selalu Ketua AJI Jaka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pramugari dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia, Bonitha Sary (51) yang telah bekerja dan mengabdi sebagai Pramugari selama 28 tahun mengaku sangat kecewa dan menyesalkan sikap dari managemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan PHK sepihak terhadap diriny ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung Mula Putra menerima pengaduan puluhan eks karyawan PT. Indo Taichen Textile Industry, Tangerang, Banten, terkait masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Bahkan, eks karyawan selain tidak diperbolehkan lagi memasuki areal perusahaan, gaji mereka belum dibayarkan selama tujuh ...Berita Selengkapnya