|
|||||
| Polri Bongkar Penambangan Ilegal dan Penyelundupan Pasir Timah ke Malaysia, Oknum TNI AL Diduga Terlibat | 2026-03-02 10:43:13 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI berhasil mengungkap praktik penambangan ilegal dan penyelundupan pasir timah dari Kepulauan Bangka Belitung ke Malaysia. |
||||
| Pemuda Pancasila PAC dan Srikandi Sawah Besar Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Mangga Dua Selatan | 2025-01-31 19:03:28 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah, Pemuda Pancasila Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Srikandi Kecamatan Sawah Besar menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Jl. Mangga Besar XIII, Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025) |
||||
| Polri dan KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai 19,2 Miliar di Bogor | 2024-05-18 02:23:57 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Baharkam Polri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 91.246 benih bening lobster (BBL) di wilayah Bogor, Jawa Barat. |
||||
| Pancasila Dilaksanakan, Jangan Diingkari | 2023-06-04 02:53:58 | |||||
 |
Oleh: Prof Haedar Nashir |
||||
| Pemuda Pancasila Kaltim Gelar Jalan Sehat, Sebar 20 Ribu Kupon Berhadiah Mobil dan Umroh | 2023-02-16 20:40:44 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Kalimantan Timur (Kaltim) yang merupakan Organisasi Masyarakat yang terbesar di Kaltim akan melaksanakan acara Jalan Sehat dengan menyebar sedikitnya 20 ribu kupon undian berhadiah, yang rencanannya digelar di GOR Kadri Oening Sempaja Samarinda pada, Minggu (19/2/2023). |
||||
| Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan | 2023-01-09 00:01:07 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath turut mempertanyakan adanya keterlibatan mafia beras dalam kebijakan impor beras sebanyak ratusan ribu ton yang dilakukan Pemerintah pada akhir bulan Desember tahun 2022. Menurut Rano, diperlukan ada keterlibatan Aparat Penegak Hukum untuk mengawasi maupun melakukan investigasi terk ...Berita Selengkapnya |
||||
| Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional | 2022-11-17 11:46:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menegaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus berani dan tegas menyelesaikan permasalahan carut-marut pangan di Indonesia. Dirinya pun sepakat bahwa Bapanas adalah konduktor yang melahirkan kebijakan integrasi hulu hingga hilir setiap tahapan pangan di Indonesia. |
||||
| Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada | 2022-11-02 23:44:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah agar memberi perhatian terkait persoalan ancaman krisis pangan yang ada di depan mata, dimana sudah banyak negara yang mengalaminya apalagi ditambah dengan kondisi resesi ekonomi di berbagai belahan wilayah negara. |
||||
| Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan | 2022-11-01 01:57:22 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyatakan Pemerintah perlu melakukan antisipasi dini terhadap adanya ancaman krisis pangan. Kondisi ketahanan pangan nasional pun saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya kondisi tersebut tidak bisa dianggap remeh terlebih dengan adanya potensi resesi global di ...Berita Selengkapnya |
||||
| Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal | 2022-08-22 14:39:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang tidak siap menghadapi krisis global dunia. Pasalnya, berdasarkan informasi yang ia terima, pemerintah dinilai belum bekerja optimal mengamankan harga komoditas pangan di Indonesia. |
||||
|
|||||
