JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., memberi catatan kritis program perlindungan sosial yang menjadi salah satu agenda utama APBN 2023, tahun sesudah pandemi covid-19. HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid melihat komitmen Pemerintah untuk perlindungan sosial di tahun 2023 malah melemah. Tidak menguatkan Kem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, mengkritisi penghapusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) serta Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial dari struktur organisasi Kemensos. Hidayat juga menolak penambahan jabatan Wakil Menteri Sosial yang telah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai hal yang utama perlu dilakukan pemerintah adalah memberantas kemiskinan, bukan menghapus Direktorat Jenderal Penanganan Fakir-Miskin (Ditjen PFM) yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos). Hal itu disampaikan Iskan dalam menanggapi terbitnya Perpres Nomor 110 Tahun 2021, y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk ke sekian kalinya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, memperlihatkan sifat tempramennya di muka umum. Dalam kunjungan kerjanya ke Lombok Timur, Rabu (13/10), dirinya memarahi seorang warga yang protes mengenai distribusi bantuan sosial (bansos).

Kejadian ini terekam dalam video yang diperoleh Kantor Berita Politik RMO ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak ingin berhenti sebagai program di tingkat Direktorat Jenderal Kementerian Sosial, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori berharap penanganan anak yatim menjadi kebijakan prioritas di tingkat negara. Demi merealisasikan harapan tersebut, ia mengusulkan agar segera dibentuk regulasi setingkat undang-undang.

Hal tersebut d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengatakan, pihak Komisi VIII DPR tidak pernah diajak bicara terkait rencana pemberian bantuan sosial tunai (BST) selama PPKM Darurat.

Akibatnya, Kemensos dinilai telah melampaui kewenangan terkait rencana pemberian BST tersebut.

"Komisi VIII DPR RI belum pernah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, kembali mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mengajukan perpanjangan program bantuan sosial tunai yang akan berakhir pada April 2021. Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pernyataan terbarunya mengisyaratkan bantuan sosial ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengkritisi ketidakbijakan Mensoso, terkait penghentian bantuan tunai. Disaat Rakyat miskin bertambah, dan ketika darurat nasional covid-19 belum melandai, tetapi Menteri Sosial Tri Rismaharini justru ngotot tidak memperpanjang bantuan tunai untuk warga. Yang lebih mengher ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengantar 15 gelandangan dan pengemis untuk bekerja di BUMN Waskita Karya dinilai hanya simbolis semata, dan hanya mengejar pemberitaan media untuk mengerek popularitasnya.

Menurut pengamat politik, Muhammad Mualimin, jika seorang menteri dengan area kerja nasional hanya mampu memb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat publik ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah menilai, gaya kerja Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang turun ke lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat atau dikenal sebagai aksi blusukan, adalah sebuah pencitraan dan berlebihan.

"Buat saya ya jangan terlalu "Over Acting" lah, ini Jakarta kok, dan ...Berita Selengkapnya