JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Santoso meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap secara utuh, terkait transaksi keuangan mencurigakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Akibat kekayaan yang tak wajar salah satu mantan pegawai pajak Rafael Alun ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI Asep Ahmad Saifulloh menyarankan kepada Anggota DPRD Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mananyakan langsung ke Kementerian Keuangan RI terkait terlambatnya transfer daerah.

"Selama ini ada masalah keterlambatan transfer pusat ke daerah, terkai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan meresmikan penerbitan Obligasi Negara Ritel atau Obligasi Ritel Indonesia seri ORI013 sejumlah Rp19,691 triliun. Kebijakan ini diumumkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Robert Pakpahan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, (25/10).

"Setelah melalui masa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, meski kesenjangan di Indonesia bukan yang terburuk, namun trennya memburuk. Karena itu, kondisi tersebut harus diantisipasi.

Menurut Sri Mulyani, jika kesenjangan semakin tinggi, hal itu akan kontra produktif terhadap masa depan negara, lantaran memunculkan kompleksitas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan telah ditetapkannya pembentukan kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Maret 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

Perpres ini menyebutkan, Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pres ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Warga Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri dengan pesawat terbang dan membawa uang sedikitnya Rp100 juta wajib melapor kepada petugas Bea Cukai di bandara. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono pada, Selasa (23/12) kemarin di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan Ketiga Belas kepada PNS, anggota TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, Menteri Keuangan M. Chatib Basri telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.05/2014 tenta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah memberikan perhatian atas pertumbuhan utang luar negeri swasta yang melonjak cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah melalui Kementerian Keuangan berupaya memitigasi utang luar negeri s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menangapi Statement Wamen Kementrian Keuangan tentang anggaran kesehatan sulit dipenuhi 5% dari APBN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Pemerintah melanggar konstitusi bila tidak memenuhi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN. Kepala Departemen Informasi dan Komunikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan menyesalkan sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak optimal dalam menyusun perencanaan anggaran, sehingga masih ada blokir anggaran sebesar Rp 32 triliun pada semester I/2013 ini.

“Kenapa ada pemblokiran? Kenapa penyerapan tidak maksimal? Karena perencanaan kurang optimal. Kalau perencanaannya o ...Berita Selengkapnya