Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus PLN
 
Hakim Tipikor Vonis Bebas Mantan Bos PLN Sofyan Basir | 2019-11-04 23:16:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (4/11).

Sementara tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Sofyan Ba
...

KPK Mulai Intensif Dalami Peran Mantan Dirut PLN dalam Kasus Proyek PLTU Riau-1 | 2019-06-01 00:43:31

JAKARTA, BeritaHUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir yang menjadi tersangka secara maraton terkait arahannya dalam pelaksanaan proyek pembangunan PLTU Riau-1.

"Untuk pemeriksaan SFB (Sofyan Basir) sendiri ini merupakan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka karena dalam beberapa hari ini m
...

KPK Jadwalkan Periksa Direktur PLN Regional Sulawesi dan Kalimantan | 2019-05-16 13:36:49

JAKARTA, Berita HUKUM - KPK menjadwalkan dua Direktur Regional Perusahaan Listrik Negara atau PT. PLN (Persero) untuk kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Keduanya adalah Direktur PLN Bisnis Regional Sulawesi, Syamsul Huda dan Direktur Bisnis PLN Regional Kalimantan, Machnizon.

"Keduanya diperiksa u
...

Dugaan Korupsi Tender MVPP PLN, KPK Didesak Periksa Jampidsus Adi Toegarisman | 2019-05-09 15:17:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Selain Radjacorp Group, pejabat Eselon I Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman, diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Marine Vessel Power Plant (tongkang pembangkit listrik terapung / MVPP) PT PLN.

Awalnya, dugaan itu ketika Adi menjabat Jaksa Agung Muda Bid
...

KPK Cegah dan Tangkal Dirut PLN Nonaktif Sofyan Basir | 2019-04-26 19:47:06

JAKARTA, Berita HUKUM - KPK ajukan pencegahan dan pencekalan untuk Direktur Utama PLN nonaktif Sofyan Basir berpergian ke luar negeri.Permintaan tersebut disampaikan KPK kepada Dirjen Imigrasi melalui surat resmi pada, Kamis (25/4).

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pencekalan dilakukan sejalan dengan status Sofyan sebagai tersangka perka
...

Dirut PLN Sofyan Basyir Jadi Tersangka Kasus PLTU Riau 1, Selanjutnya Nicke Widyawati Bakal Menyusul? | 2019-04-24 22:31:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Ferdinand Situmorang, Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menyampaikan terkait kasus PLTU Riau 1, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK, maka selanjutnya Nicke Widyawati yang sekarang Dirut Pertamina disinyalir pasti bakal menyusul ju ...

Kasus Suap PLTU Riau 1, LSM Jokowi Watch Bakal Demo Minta KPK Tahan Dirut PLN | 2018-12-08 14:49:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca pembacaan dakwaan terhadap terdakwa kasus suap PLTU Riau 1 saat sidang awal Selasa (4/10) lalu di PN Tipikor Jakarta, usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait kasus gratifikasi Eni Saragih dalam projek Riau 1 secara gamblang menyebutkan nama Dirut, petinggi PLN serta mantan Direktur Pengadaan yang kini menjabat se ...

FSP BUMN Bersatu Merasa Aneh Mengapa KPK Kok Belum Tetapkan Sofyan Basyir Tersangka | 2018-09-01 16:14:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Tri Sasono, Sekjen Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu merasa aneh juga, mengapa KPK kok belum juga menetapkan Sofyan Basyir sebagai tersangka terkait kasus korupsi proyek PLN di PLTU Riau 1.

Soalnya, kemuka Tri Sasono, kalau Idrus Marham sendiri menjadi tersangka karena keterangan Eni Saragih ketika diperiksa ole
...

Idrus Marham Jadi Tersangka oleh KPK dan Mundur dari Kabinet Jokowi | 2018-08-25 04:52:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Sosial Idrus Marham mundur dari jabatannya, hari Jumat (24/8), setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Politikus Partai Golkar ini menjadi menteri pertama kabinet Presiden Joko Widodo yang tersandung korupsi.

Dalam keterangan di situs Kompas.com, Idrus
...

PPTK Ambo Tuo Menghindar Saat akan Dikonfirmasi Dugaan Korupsi Proyek Listrik Mangkrak Long Apari | 2016-07-15 06:16:59

BALIKPAPAN, Berita HUKUM - Menghindarnya Ambo Tuo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Kelistrikan di Long Apari, Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan menggunakan anggaran APBN 2015 senilai Rp 12 milyar yang dikerjakan PT. Soron Lewo dituding mangkrak hingga pertengahan tahun 2016, sehingga diduga terja ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]