JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati realisasi defisit sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan mencapai angka 4,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun pemerintah diharapkan melakukan best effort, sehingga realisasi defisit pada akhir tahun 2022 bisa tercapai angka 3,5-3,7 persen te ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran DPR RI Hamka Baco Kady meminta pemerintah jangan sampai terlena pada pelebaran defisit melewati 3 persen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, khususnya pada tahun 2023.

Sebab, kata Hamka d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap defisit anggaran dapat kembali di angka 3 persen pada tahun 2023 melalui pembahasan revisi kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Salah satu yang dibahas adalah pengampunan pajak (tax amnesty) Jilid II. Menurut Dasco, Presiden Joko ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Diskursus pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dari 3 persen menjadi 5 persen direspon kritis. Pemerintah mestinya mengoptimalkan dahulu pos-pos anggaran yang bisa digunakan, seperti anggaran pemindahan ibu kota dan infrastruktur.

Adalah Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir yang mem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Januari 2020 sebesar Rp 36,1 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, realisasi defisit ini sebenarnya lebih ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Daya beli masyarakat menurut data terakhir BPS menurun. Ini dibuktikan dengan tingkat konsumsi rumah tangga tahun 2017 turun menjadi 4,93 persen dari sebelumnya 5,01 persen. Ini juga membuktikan ekonomi nasional melambat. Ditambah angka ketimpangan masih bertengger di kisaran 0,39 persen.

Demikian diungkap Anggota Komisi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta agar pemerintah harus lebih hati-hati ketika menetapkan defisit anggaran dalam RAPBN 2018. Menurutnya, rencana defisit anggaran memang lebih kecil apabila dibandingkan dua tahun terakhir, akan tetapi penambahan pembiayaan yang mencapai Rp 399 Triliun di tahun 2018 dapat men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya pemerintah menjaga defisit anggaran 2015 gagal total. Dalam APBN-P defisit ditarget hanya Rp 222,5 triliun, atau 1,9% dari PDB. Realisanya bengkak Rp 318,5 triliun, atau 2,8% dari PDB.

"Realisasi defisit anggaran ini lebih tinggi dari target APBN-P 2015 sebesar Rp222,5 triliun atau 1,9 persen terhadap PDB (Produk Do ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tugas utama pemerintah sampai akhir Desember ini adalah harus mampu menurunkan Quatro-Deficits (Empat Defisit) yang kini terjadi. Empat defisit sekaligus itulah yang terus menekan nilai tukar rupiah, sekaligus membuat ekonomi nasional dalam status ‘lampu kuning’, sehingga Rupiah anjlok ke Rp 11.350/US$. Jika tidak segera di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, alasan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai langkah untuk menekan defisit negara.

Sebab, tingginya tingginya subsidi bahan bakar yang sudah tidak terkendali. Dimana, bila tidak ada kenaikan harga BBM maka subsidi total di APBN akan melonjak menjadi Rp 4 ...Berita Selengkapnya