Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    BP2MI
 
BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air | 2024-03-26 12:16:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan, seluruh jajarannya siap menyambut kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) dari luar negeri kembali ke tanah air dalam rangka cuti hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan habis masa kontrak. Disebutkan Benny, total ada 9.150 pekerja migran In ...

Auditor BPK RI Hadiri Pelepasan serta Pembekalan CPMI dan Pekerja Migran Indonesia Skema G to G Korsel dan Jerman | 2024-01-09 22:21:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema Government to Government (G to G), di hotel Peninsula, Jakarta Barat, Senin (8/1). Pelepasan pada awal tahun 2024 ini terdiri dari 260 PMI skema G to G ke Korea Selatan dan 16 PMI ke Jerman.

Seperti biasa, seremoni pel
...

Refleksi Akhir Tahun 2023 BP2MI: Penempatan Bekerja ke Luar Negeri Meningkat, Total Capai 273.747 PMI | 2023-12-30 17:52:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Sepanjang 2023, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah melakukan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebanyak 273.747 pekerja. Hal itu diungkap Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam acara refleksi akhir tahun 2023 BP2MI, di Aula KH. Abdurrahman Wahid, kantor pusat BP2MI, Jakarta, Jum'at (29 ...

Kepala BP3MI Banten Dicopot Usai 3 Oknum Pegawai BP2MI Ditangkap dan Ditetapkan Tersangka Pungli | 2023-10-20 00:05:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mencopot jabatan Dharma Saputra sebagai Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten usai penangkapan dan penetapan tersangka terhadap tiga oknum pegawai BP2MI oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

"Hari ini saya menyata
...

BP2MI ke PMI Penempatan Korea Selatan: Bekerja Tekun, Patuhi Aturan yang Ada dan Jangan Pekerja Kaburan | 2023-10-11 07:13:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melepas 44 Pekerja Migran Indonesia (PMI) program Government to Government (G to G) ke Korea Selatan. Glorifikasi pelepasan puluhan PMI itu dipimpin oleh Sekretaris Utama (Sestama) BP2MI Rinardi, di eL Hotel Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (10/10).

"Dari 44 or
...

Pekerja Migran Indonesia Tawuran di Taiwan, Benny Rhamdani: Saya Kecewa! | 2023-09-13 00:52:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali melepas pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan (Korsel) dan Taiwan, Selasa (12/9). Sebanyak 56 PMI berangkat ke Korsel melalui skema G to G atau dari pemerintah ke pemerintah, sementara 6 PMI ke Taiwan melalui program Special Placement Program to Taiwan (SP2 ...

BP2MI Gagalkan Penempatan Ilegal 18 Perempuan Calon Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural ke Singapura | 2023-08-15 06:56:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyelamatkan 18 perempuan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural dari sindikat penempatan ilegal. Belasan anak bangsa itu diketahui akan diberangkatkan ke Singapura untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga (ART).

"Berawal dari informasi masyarakat tentang
...

Perjuangan BP2MI Direspon Presiden, Pemerintah Akan Beri Relaksasi Pajak Bea Masuk Barang Milik Pekerja Migran Indonesia | 2023-08-08 11:47:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berjuang mengentaskan berbagai persoalan yang dialami pekerja migran Indonesia (PMI). Baru-baru ini lembaga yang dipimpin oleh mantan senator DPD RI, Benny Rhamdani itu mengumumkan respon positif dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui adanya relaksasi pa ...

Budiman Sudjatmiko Kagum PMI Dilepas secara Terhormat oleh BP2MI: Ini Cikal Bakal Masa Depan Indonesia | 2023-08-02 09:08:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI periode 2009-2019 Budiman Sudjatmiko menghadiri pelepasan 150 pekerja migran Indonesia (PMI) program Government to Government (G to G) Korea Selatan yang diselenggarakan Badan Pelindungan Pekerja Indonesia (BP2MI), di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Senin (1/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Budi
...

BP2MI Luncurkan Satu Data Pekerja Migran Indonesia dan Anjungan Informasi Mandiri | 2023-08-01 09:58:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meluncurkan satu data pekerja migran Indonesia (PMI) dan menghadirkan Anjungan Informasi Mandiri (AIM). Peluncuran itu dilakukan bersama-sama dengan beberapa Kementerian dan Lembaga, di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin sore (31/7).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani meng
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]