| APBD |
|
|
| |
| KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun | 2026-08-05 11:15:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan tiga titik rawan praktik korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni pada tahap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Melalui mekanisme early warning system pada instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Preventi ...Berita Selengkapnya |
| ETOS Institute Layangkan Surat Resmi Dugaan Penyalahgunaan Anggaran APBD Kabupaten Raja Ampat ke KPK | 2020-09-25 19:42:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - ETOS Indonesia Institute melayangkan surat resmi dugaan penyalahgunaan anggaran APBD di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat kepada KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia).
"Pagi ini saya layangkan surat resmi dari ETOS Indonesia Institute kepada pimpinan KPK, yakni terkait dugaan penyalahgunaan anggaran APBD ...Berita Selengkapnya |
| Kejari Kuansing Tetapkan 5 Orang Tersangka Kasus Dugaan Korupsi APBD 2017 | 2020-04-14 18:58:06 |
 |
RIAU, Berita HUKUM - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing) Hadiman SH MH menyatakan telah menetapkan lima orang tersangka, namun belum menjebloskannya kedalam penjara. Walaupun mereka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Kuansing tahun 2017, dengan kerugian negara sebesar Rp.10,4 miliar.
"Kejari Kuan ...Berita Selengkapnya |
| Krisna Murti: Nuansa Politik Tidak Boleh Dimasukkan Ke Nuansa Hukum | Friday 20 Nov 2015 05:23:37 |
 |
JAKARTA, BERITA HUKUM - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Diktipikor Bareskrim) Mabes Polri telah menetapkan tersangka baru dalam kasus Uninterruptible Power Supply (UPS) APBD DKI Jakarta. Dua tersangka baru tersebut yakni politisi Partai Hanura Fahmi Zulfikar dan politisi Partai Demokrat Muhammad Firmansyah.
Kris ...Berita Selengkapnya |
| KPK Periksa Anggota DPRD dan Dosen terkait Kasus Suap Bupati Muba | Thursday 17 Sep 2015 11:12:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin 2015, kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus yang menjerat Bupati Musi Banyuasin (Muba), Pahri Azhari dan Istrinya Lucianty Pahri.
Tertera pada jadwal di ged ...Berita Selengkapnya |
| KPK Tetapkan Bupati Muba dan Istri Jadi Tersangka | Sunday 16 Aug 2015 19:45:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Musi Banyuasin (Muba) tahun anggaran 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2015, penyidik Komisi Pemberanta ...Berita Selengkapnya |
| KPK OTT 2 Anggota DPRD Muba Jadi Tersangka Suap | Saturday 20 Jun 2015 21:45:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Bambang Karyanto dan Adam Munandar sebagai tersangka dugaan penerimaan suap dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD) tahun anggaran 2015 ...Berita Selengkapnya |
| Bareskrim Menangkap Mantan Gubernur Malut Thaib Armayin | Thursday 12 Mar 2015 06:39:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Penyidik Bareskrim Polri menangkap buronan mantan Gubernur Maluku Utara Thaib Armayin terkait kasus dugaan korupsi pos anggaran Dana Tak Terduga (DTT) senilai Rp6,9 miliar dari total dana APBD Provinsi Maluku Utara sekitar Rp24 miliar pada 2004.
"Buron kasus korupsi, mantan Gubernur Malut ditangkap di Cempaka Putih, J ...Berita Selengkapnya |
| APBD Nias Selatan Disahkan | Saturday 08 Mar 2014 22:13:04 |
 |
TELUKDALAM, Berita HUKUM – Setelah sempat tertunda, anggota DPRD Nias Selatan akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014. Dalam R-APBD itu, pemerintah menganggarkan kenaikan honor kepala desa dan penerimaan guru bantu sebanyak 1000 orang.
R-APBD Nias Selatan 2014 yang disahkan te ...Berita Selengkapnya |
| Akhirnya, Ucok Harahap Mantan Camat Kramat Jati Mendekam di Balik Jeruji Cipinang | Saturday 15 Feb 2014 21:46:30 |
 |
JAKARTA , Berita HUKUM - Tersangka kasus Korupsi Ucok Bangsawan Harahap, SE,Msi mantan Camat Kramat Jati Jakarta Timur, Periode 2009 hingga 2013 akhirnya mendekam di balik jeruji penjara Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur, terkait atas kasus dugaan tindak Pidana Korupsi anggaran APBD. Perihal tersebut juga diungkapkan oleh pihak Kejaksaa ...Berita Selengkapnya |
|
|