| Politik |
 |
|
| |
| Megawati Minta Jatah Banyak, Akbar Tanjung: Seharusnya Presiden Dihormati | 2019-08-12 07:28:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung merespons pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta kursi Menteri lebih banyak di Kabinet Jokowi-Maruf.
Menurutnya, pemilihan Menteri di kabinet 2019-2024 adalah hal mutlak Presiden Jokowi untuk menentukan.
"Terkait pemilihan pembantu presid ... Berita Selengkapnya |
| Khutbah Idul Adha di Masjid Al Azhar, Haedar Tekankan Pengamalan Intisari Surat Al-Ma'un | 2019-08-11 23:32:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bertindak sebagai Khatib Shalat Idul Adha 1440 H di Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Minggu (11/8) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan agar setiap insan muslim menjadikan Idul Adha dan Berqurban sebagai momentum perubahan untuk menebar kebaikan hidup bagi sesama.
"Selain menj ... Berita Selengkapnya |
| KPK Tangkap Anggota PDIP Nyoman Dhamantra, 'Kado Istimewa' Saat Kongres PDIP | 2019-08-09 21:10:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) menggelar Kongres di Bali, KPK menangkap anggota Fraksi PDI-P dengan memberikan "kado istimewa".
Ya, lembaga anti rasuah Republik Indonesia itu menangkap anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P yang juga dari Bali Nyoman Dhamantra bersamaan dengan pembukaa ... Berita Selengkapnya |
| Pengembangan Kasus Suap di PT Garuda Indonesia, KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru | 2019-08-08 04:42:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melakukan penyidikan selama kurang lebih dua tahun, KPK menemukan fakta-fakta baru yang membuat skala penanganan perkara di PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk ini menjadi jauh lebih besar dari konstruksi awal.
Selama proses penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk kemudian menetapkan tiga orang ... Berita Selengkapnya |
| Listrik Mati! Karena Pemerintah dan Swasta Tak Bayar Utang pada PLN? | 2019-08-06 13:15:45 |
 |
Oleh : Salamuddin Daeng
Tidak hanya kepada Pertamina pemerintah berhutang dalam jumlah besar, namun juga kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jika utang ini tidak dibayar maka sudah dapat dipastikan PLN makin cepat bangkrut dan akan banyak lagi pembangkit pembangkit milik PLN yang akan shutdown.
Dalam laporan keuangan PLN 2018 tercatat P ... Berita Selengkapnya
|
| Fahri Hamzah Sarankan Presiden Bentuk Perppu Perlindungan Data Penduduk | 2019-08-03 18:56:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah turut merespon maraknya jual-beli data kependudukan di media sosial. Menurutnya, kasus jual-beli data pribadi Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di media sosial merupakan masalah darurat. Oleh sebab itu ia menyarankan agar Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penggant ... Berita Selengkapnya |
| Skor telak 5 - 0 untuk Anies Baswedan | 2019-08-02 06:15:07 |
 |
Oleh: Setiawan Budi
PERTAMA SOAL bambu, ingin jatuhkan Anies ternyata gak berhasil. Justru dari masalah bambu muncul dukungan luar biasa ada diri Anies.
Skor 1-0 untuk Anies
Kedua, peminat Rumah DP 0 rupiah ternyata bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah. Ada juga dari kalangan menengah ke atas. Dan pemberitaan itu di goreng oleh pend ... Berita Selengkapnya |
| GEMA Golkar Dukung Airlangga Hartarto Kembali Menjadi Ketum Golkar 2019-2024 | 2019-07-31 22:14:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah kader muda Partai Golongan Karya (Golkar) yang menamakan diri Gerakan Milenial Airlangga Hartarto (GEMA) Golkar mendeklarasikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) untuk periode 2019-2024. Deklarasi dukungan itu ditandai dengan pemotongan tumpeng ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Korupsi Maikarta, KPK Tetapkan Mantan Presdir Lippo Cikarang sebagai Tersangka | 2019-07-29 21:09:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Lartholomeus Toto, mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Tbk sebagai tersangka baru dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, Bartholomeus diduga menyetujui pemberian suap ke sejumlah pejabat di Pemkab Bekasi terka ... Berita Selengkapnya |
| PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi | 2019-07-28 16:24:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan Ketum Gerindra Prabowo Subiantotetap menyatakan sebagai oposisi kepada Jokowi. PKS melihat Prabowo tidak menyatakan sikap politiknya dengan jelas.
"Cukup menyatakan 'Pak Jokowi monggo sebagai pemenang, dan kami akan menjadi oposisi yang kritis konstruktif, itu sehat'. Mereka yan ... Berita Selengkapnya |
|
|
