| Politik |
 |
|
| |
| Hukum di Era Jokowi Kental Muatan Politik | 2019-08-29 20:19:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penegakkan hukum di era pemerintahan Joko Widodo periode pertama dianggap sangat buruk. Ini penegakan hukum kental dengan kekuatan partai politik.
Hal itu berdasarkan hasil survei Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diselenggarakan sejak 27 Juni sampai dengan 8 Agustus 2019. Surve ... Berita Selengkapnya |
| Ini Klarifikasi Jaksa Agung RI Terkait Tudingan Intervensi Perkara Korupsi Bandjela | 2019-08-29 05:30:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Republik Indonesia (RI) H.M Prasetyo membantah informasi pemberitaan yang dimuat sejumlah media terkait adanya intervensi dalam penanganan perkara yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi Tengah Mayjen (Purn) Bandjela Paliudju, tersebut tidak benar.
Sebagai pimpinan di Korps Adhyaksa, Jaksa Agung berhak menany ... Berita Selengkapnya |
| Lima Manfaat Ketika Ibu Kota Pindah | 2019-08-28 10:02:57 |
 |
Oleh: Tony Rosyid
IBU KOTA pindah? Ya! Jangan kaget. Wacana sejumlah presiden untuk memindahkan ibu kota gagal. Baru serius di era Jokowi. Serius? Betul! Sudah ditetapkan anggarannya. Lokasi pindah sudah ditentukan. Rencana pembangunan sudah dijadualkan. Anggarannya 466 triliun. Pindah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kertaneg ... Berita Selengkapnya |
| Petinggi Gerinda Sarankan Joko Widodo Segera Ajak Pigai Sapa Masyarakat Papua | 2019-08-27 10:32:00 |
 |
AKARTA, Berita HUKUM - Petinggi Partai Gerindra Gerindra, Arief Poyuono menyampaikan saran agar sebaiknya Presiden Joko Widodo harus segera merangkul dan mengajak tokoh aktivis HAM Natalius Pigai datang ke Papua, yang menurutnya berkunjungnya ke Papua untuk menyapa langsung dan meredam gejolak masyarakat Papua.
"Soalnya, hal ini penting supaya m ... Berita Selengkapnya |
| PKB Umumkan Struktur Pengurus Baru Partai Periode 2019-2024 | 2019-08-26 18:40:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar telah menyelesaikan pembentukan struktur kepengurusan DPP PKB periode 2019-2024.
"Dasar hukum pembentukan pengurus DPP PKB adalah anggaran dasar dan rumah tangga DPP PKB hasil Muktamar Bali 2019," kata Ida Fauziah selaku Steering Commitee (SC) Muktamar ... Berita Selengkapnya |
| Amien Rais: Masalah Papua Lebih Penting dari Pemindahan Ibu Kota | 2019-08-25 08:00:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana pemindahan ibu kota tengah menjadi pembicaraan hangat masyarakat. Hal ini menyusul Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah meminta izin kepada anggota dewan untuk memindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Hal ini pun mendapat sorotan dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. ... Berita Selengkapnya |
| Please, Jangan Bermain-main dengan Isu Ustadz Abdul Somad | 2019-08-25 04:26:32 |
 |
Oleh: Hersubeno Arief
Bangsa kita tampaknya ditakdirkan menjadi bangsa yang gaduh. Ada saja yang bisa dijadikan bahan kegaduhan. Apalagi di era digital. Hanya saja perlu diingatkan, kalau hal ini terus berlanjut: KITA TIDAK AKAN PERNAH KEMANA-MANA!
Ketika banyak ahli di berbagai negara melakukan eksplorasi kecerdasan buatan ( artificial intel ... Berita Selengkapnya |
| Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi | 2019-08-24 19:24:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Gerindra DPR RI berpandangan praktik pembiayaan utang yang membawa Indonesia pada siklus pembiayaan utang dengan berutang adalah kondisi terburuk yang harus segera diatasi. Apalagi penambahan utang yang agresif tidak sebanding dengan kinerja perekonomian nasional dalam menunjukan fundamental ekonimi yang kuat, ... Berita Selengkapnya |
| PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian | 2019-08-24 02:17:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah A. Muhajir Sodruddin menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu segera menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai Undang-undang.
"Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, ma ... Berita Selengkapnya |
| Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing? | 2019-08-22 17:49:21 |
 |
Oleh: Tony Rosyid
KOK JUDULNYA begitu? Ya, begitulah. Judul ini menggambarkan apatisme, bahkan mewakili kekesalan begitu banyak warga negara terhadap program pindah ibu kota. Pertama, ekonomi lagi morat marit kok mau pindah ibu kota.
Tahunya ekonomi morat marit? Hutang negara terus membengkak. Aset-aset BUMN sedang dipasarkan. Harga-harga na ... Berita Selengkapnya |
|
|
