| Politik |
 |
|
| |
| Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah | 2019-09-17 08:31:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang berkuliah di luar Provinsi Papua dan Papua Barat diharapkan dapat kembali ke daerah tempat mereka menuntut ilmunya, usai pulang kampung (Pulkam) ke tanah asalnya di Papua.
Demikian keinginan yang disampaikan Anggota DPR RI asal Papua, Willem Wandik dalam 'Diskusi & Deklarasi Anti Disk ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak! | 2019-09-17 01:47:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LSM bidang lingkungan dan HAM mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo. Surat tersebut terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah titik di Indonesia.
Jokowi diminta bertindak cepat mengatasi karhutla. Sebab kasus tersebut tidak hanya menyebabkan kabu ... Berita Selengkapnya |
| Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK | 2019-09-16 06:45:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo mengaku menolak sejumlah poin dalam draf revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat.
"Saya tidak setuju terhadap beberapa subtansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negar, Jakart ... Berita Selengkapnya |
| Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban | 2019-09-15 16:52:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kabar rencana Kementerian Perdagangan yang hendak menghapus wajib label halal terhadap impor daging telah sampai ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Peraturan yang dikeluarkan Menteri Enggartiasto Lukita dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/2019 ini pun disayangkan Komisi Hukum MUI Pusat, Anton Tabah mengingat Indon ... Berita Selengkapnya |
| RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR | 2019-09-15 12:05:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat II atau Rapat Paripurna agar disetujui menjadi Undang-Undang (UU). Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyampaikan, pembahasan RUU Perkoperasian telah melalui proses yang panjang ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi | 2019-09-13 08:48:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Fadli Zon menyampaikan, Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua perlu direvisi. Dalam rapat pemantauan tentang Otsus Bagi Provinsi Papua dengan Kaukus DPR untuk Papua melibatkan banyak tokoh dari Papua, pada prin ... Berita Selengkapnya |
| DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023 | 2019-09-13 08:25:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI menetapkan Irjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si., sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.
Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jum'at (13/9) dini hari.
"Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang ... Berita Selengkapnya |
| BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang | 2019-09-11 20:25:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, biasa disapa BJ Habibie telah wafat. BJ Habibie meninggal di RSPAD Gatot Soebroto dalam usia 83 tahun pada hari Rabu (11/9) pukul 18.03 WIB. Sekretaris Negara Pratikno mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang di rumah selama tiga h ... Berita Selengkapnya |
| Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram | 2019-09-11 10:58:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyampaikan sangat prihatin dengan Kebijakan Ketenagakerjaan dari Pemerintah Republik Indonesia saat ini yang semakin pro pemodal dan pro asing, serta meminggirkan potensi dan hak rakyatnya sendiri.
Sebagaimana pernyataan pers Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat, ... Berita Selengkapnya |
| Permohonan SPRI dan PPWI Diterima, Dewan Pers Kalah di Tingkat Banding | 2019-09-11 10:30:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers yang dilayangkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke dan Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi kini memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan menerima permohonan banding dari p ... Berita Selengkapnya |
|
|
