| EkBis |
 |
|
| |
| Defisit Bengkak, Sri Mulyani Siap Terbitkan Surat Utang Valas Rp 29 T ke Asing | 2019-10-28 10:27:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sri Mulyani siap untuk menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang ditawarkan ke investor asing. Penerbitan surat itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
Baru empat hari dilantik untuk menjabat di periode kedua, Sri berkilah bahwa penerbitan global bond karena mempertimbangkan kondisi ti ... Berita Selengkapnya |
| Andi Arief: Megawati Dendam ke AHY, Bukan Cuma dengan SBY | 2019-10-27 18:54:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi Demokrat Andi Arief menyebutkan jika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih dendam ke Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan dendam itu turun ke anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Hanya saja tidak jelas maksud Andi Arief yang diposting ke Twitternya, @AndiArief__, Sa ... Berita Selengkapnya |
| MPR: Politik di MPR Adalah Politik Kebangsaan | 2019-10-26 19:40:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengatakan politik di MPR adalah politik kebangsaan bukan politik kekuasaan. Pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang merepresentasikan partai politik dan DPD untuk membangun politik kebangsaan. Pemilihan Ketua MPR secara musyawarah dan mufakat juga men ... Berita Selengkapnya |
| Kritik Fachrul Razi, Din Syamsuddin: Ganti Saja Kemenag Jadi Kementerian Antiradikalisme | 2019-10-24 11:55:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A dikenal dengan Din Syamsuddin menyoroti pernyataan Menteri Agama, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang ingin memberantas paham radikalisme.
"Tadi diberitakan dewan pertimbangan MUI mengkritisi kalau menteri agama ba ... Berita Selengkapnya |
| Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres? | 2019-10-24 09:08:37 |
 |
Oleh: H. Tony Rosyid
PRABOWO RESMI jadi Menhan. Dilantik Jokowi di tangga istana. Beserta seluruh kabinet Jokowi, Prabowo duduk di anak tangga itu. Jokowi-Ma'ruf tetap duduk di atas.
Beda keadaannya ketika Prabowo mengendorse sekaligus bohir Jokowi saat nyagub DKI. Telunjuk Prabowo berwibawa. Nasib berubah ketika di 2014 Jokowi jadi rival Pra ... Berita Selengkapnya |
| Prabowo Jadi Menhan, Relawan Jokowi pada Kecewa | 2019-10-23 09:05:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ormas Pro Jokowi (Projo) yang selalu di belakang Jokowi akhirnya pamitan. Penyebabnya pun mulai kelihatan.
"Ya karena tidak dibutuhkan lagi," kata Ketum Projo Budi Arie Setiadi saat ditanya penyebab ormas relawan Jokowi ini pamitan, dalam pembicaraan dengan wartawan, Rabu (23/10).
Kata pamit itu disampaikan Budi Arie k ... Berita Selengkapnya |
| Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP | 2019-10-21 16:32:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi perhatian dari pemerintah untuk terus ditingkatkan kinerjanya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Teknis Balai (Rakernis) dengan tema menyikapi perkembangan dan kebutuhan hukum yang melandasi tugas dan fungsi Balai ... Berita Selengkapnya |
| Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol | 2019-10-21 06:27:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Jaksa Agung pada periode kedua Jokowi menjadi salah satu posisi yang disorot. Banyak opsi yang ditawarkan, namun yang paling mengemuka adalah calon orang tertinggi di Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut harus non partisan.
Beredar kabar Jaksa Agung yang bakal dipilih Jokowi-Ma'ruf adalah mantan Jampidum Noor Rachmad ... Berita Selengkapnya |
| Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks | 2019-10-20 08:17:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM -Rekaman kamera pengawas di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 7 April 2017 mengungkap dugaan perusakan buku laporan keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik pengusaha Basuki Hariman, terpidana penyuap hakim konstitusi Patrialis Akbar.
Video itu didapatkan dan ditayangkan sejumlah media massa yang tergabung ... Berita Selengkapnya |
| BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi | 2019-10-17 23:40:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah disahkan DPR sudah resmi berlaku pada hari ini, Kamis (17/10).
Meski belum ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), UU hasil revisi itu secara otomatis akan berlaku terhitung 30 hari sejak disahkannya. Hal itu sesuai aturan di pasal ... Berita Selengkapnya |
|
|
