| Kriminal |
 |
|
| |
| Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Sindikat Mafia Perumahan Syariah | 2019-11-28 15:20:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus mafia tanah, dengan modus pembangunan perumahan syariah. Sindikat ini telah melakukan aksinya sejak tahun 2015.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan, para tersangka menawarkan contoh rumah kepada calon korbannya. Hal tersebut dilakuk ... Berita Selengkapnya |
| Ungkap Isi Dokumen Pemerintah China Soal Muslim Uighur, Politikus PKS: Apa Sikap Indonesia? | 2019-11-27 12:37:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dokumen rahasia pemerintah China yang diduga melakukan tindakan diskriminatif dan penyiksaan terhadap Muslim Uighur di kamp penahahan di Xinjiang akhirnya bocor ke publik.
Adalah Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) yang mengungkapkan isi dokumen rahasia itu kepada 17 mitra media; di antaranya BBC, Panoram ... Berita Selengkapnya |
| Polisi Amankan 91 Pelaku Penipuan Online, Mayoritas Warga Negara Tiongkok | 2019-11-27 05:53:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ditreskrimsus bersama Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menangkap total 91 orang terkait sindikat penipuan online. Sebanyak 85 dari 91 orang yang diamankan merupakan warga negara Tiongkok atau China, 11 diantaranya wanita.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan, 91 orang diamankan dari tujuh lokasi berbed ... Berita Selengkapnya |
| Capaian Prolegnas Cukup Rendah, Menkumham Yasonna Minta Kementerian Lembaga Hilangkan Egosektoral | 2019-11-26 04:49:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebutkan, salah satu persoalan kurang optimalnya capaian kuantitas program legislasi nasional (prolegnas) disebabkan sikap egosektoral antar Kementerian dan Lembaga.
"Penyusunan rancangan undang-undang (RUU) masih dipengaruhi oleh kepentingan egosektoral," kata Yasonna dalam pembukaa ... Berita Selengkapnya |
| SOKSI, FKPPI dan Pemuda Pancasila Dukung Bamsoet Ketum Golkar Periode 2019-2024 | 2019-11-21 14:23:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Paskah Suzetta menjelaskan bahwa Golkar ini milik publik, termaktub ada di dalam Undang Undang ke-partaian yang menjelaskan, demikian utaranya saat memberikan pernyataan pada wartawan pada jumpa pers 'SOKSI, FKPPI dan Pemuda Pancasila Dukung Bamsoet Ketum Golkar Periode 2019-2024 Jelang M ... Berita Selengkapnya |
| Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini? | 2019-11-19 10:12:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencoreng industri asuransi nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pemerintah Indonesia.
Satu kata yang ditakuti para nasabah asuransi adalah gagal bayar perusahaan dan klaim uang nasabah yang tak kunjung cair. Padahal, makna dari asuransi sendiri adalah perlin ... Berita Selengkapnya |
| Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50 | 2019-11-18 10:32:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH, selaku Fungsionaris DPP Partai Golkar mengemukakan bahwa menjelang Munas Partai Golkar ke X pada 4-6 Desember 2019 hembusan angin politik yang disinyalir akan terjadi aklamasi semakin sengat tercium. Hal ini membuat gerah para kader dan pengurus partai golkar yang mencintai iklim demokrasi.
... Berita Selengkapnya |
| Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN | 2019-11-17 10:53:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi salah satu bos perusahaan BUMN menuai banyak kontra. Beberapa tokoh memberikan komentar terkait penolakan rencana Menteri BUMN, Erick Thohir yang akan memberikan jabatan kepada Ahok sebagai politisi PDIP untuk menjadi pemimpin di salah s ... Berita Selengkapnya |
| ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin | 2019-11-15 21:34:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden DPP Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, SE meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah untuk lebih adil dalam menerbitkan regulasi, sehingga nasib pekerja/ buruh di Indonesia tidak semakin buruk.
Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat dalam siaran pers, Jumat (15/11) menyoroti ... Berita Selengkapnya |
| Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS | 2019-11-14 18:58:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Pemerintah kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) mendapatkan penolakan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar. Pemerintah diminta segera mencari solusi konkret untuk memberikan subsidi bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III, termasuk menutup defisit ya ... Berita Selengkapnya |
|
|
