| Selebriti |
 |
|
| |
| Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi | 2025-03-02 14:37:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Band Sukatani akhirnya buka-bukaan setelah lagunya berjudul "Bayar Bayar Bayar" menjadi sorotan publik. Tak hanya soal dugaan diintimidasi dari pihak kepolisian, mereka juga secara resmi menolak tawaran menjadi Duta Polri dari Kepala Kepolisian RI (Kapolri).
"Tekanan dan intimidasi dari kepolisian terus kami dapatkan, hin ... Berita Selengkapnya |
| Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan | 2025-02-28 08:16:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Istana Kepresidenan mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membersihkan praktik korupsi di tubuh badan usaha milik negara (BUMN) PT Pertamina, khususnya pada anak usaha PT Pertamina Patra Niaga.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejagung ... Berita Selengkapnya |
| Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang | 2025-02-21 19:10:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar para kepala daerah dari partainya menunda perjalanan menuju agenda Retreat di Akademi Militer, Magelang setelah pelantikan kepala daerah. Instruksi ini sebagai respons dari penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI- ... Berita Selengkapnya |
| Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi | 2025-02-21 04:22:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Hasto usai resmi ditahan KPK, Kamis (20/2/2025) terkait kasus dugaan perintangan penyidikan kas ... Berita Selengkapnya |
| Terdakwa Korupsi Kasus Timah Harvey Moeis Divonis Penjara Menjadi 20 Tahun | 2025-02-13 15:31:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tinggi Jakarta menggelar sidang putusan banding terhadap terdakwa Korupsi Kasus Komoditas Timah, Harvey Moeis, pada Kamis (13/2). Putusan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, Teguh Harianto.
"Menjatuhkan pidana penjara kepada Harvey Moeis ... Berita Selengkapnya |
| Investor Gugat PT Pilar Perkasa Manarasaud atas Dugaan Wanprestasi | 2025-02-11 21:38:07 |
 |
Berita HUKUM, MAKASSAR - Kuasa Hukum para investor secara resmi mengajukan gugatan terhadap PT Pilar Perkasa Manarasaud, sebuah perusahaan jasa pelayaran yang berfokus pada layanan transhipmen dan bongkar muat. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar atas dasar kelalaian PT Pilar Perkasa Manarasaud dalam memenuhi kewajiban pengembalian d ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Akui Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia Kubu Irfan Ardiansyah | 2025-01-17 08:26:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) resmi mengakui kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) kubu Irfan Ardiansyah. Penetapan ini sebagai langkah penyelesaian dualisme kepengurusan yang telah terjadi dalam organisasi profesi tersebut.
Direktur Jenderal AHU, Wid ... Berita Selengkapnya |
| Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya | 2025-01-13 13:20:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak pernah bermusuhan.
Dasco pun mengamini 100 persen pernyataan Megawati yang menyatakan bahwa ia tidak pernah bermusuhan dengan Prabowo.
"Kalau pernyataan Bu Mega ... Berita Selengkapnya |
| Pengadilan Tinggi Jakarta Menghukum Kembali Perusahaan Asuransi PT GEGII | 2025-01-06 18:01:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perusahaan asuransi PT Great Eastern General Insurance Indonesia (PT GEGII) kembali dihukum oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membayar klaim asuransi tertanggung.
"Melalui putusannya, Pengadilan Tinggi menyatakan PT GEGII terbukti telah wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajiban hukumnya karena menolak klaim asu ... Berita Selengkapnya |
| Presidential Threshold Dihapus, Semua Parpol Berhak Usulkan Capres-Cawapres | 2025-01-03 05:09:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan setiap partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres).
Pasalnya, dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Undang-Undang Pemilu, MK menghapus aturan terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil pre ... Berita Selengkapnya |
|
|
