| Politik |
 |
|
| |
| Sufmi Dasco: 5 Fraksi di DPR RI Setuju Pembentukan Pansus Jiwasraya | 2020-01-10 08:46:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hingga saat ini, sudah ada lima Fraksi di DPR RI yang sudah menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan menangani permasalahan gagal bayar pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Kelima Fraksi tersebut diantaranya Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKS, Fraksi Parta ... Berita Selengkapnya |
| Vox Point Indonesia: Pembangunan Mental Sangat Penting untuk Memberantas Budaya Korupsi | 2020-01-09 20:58:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati menilai masalah terberat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah bagaimana mengubah mental dan etika agar tidak ada yang permisif terhadap kejahatan korupsi.
Sebab, lanjut Yohanes, sampai kapan pun lembaga seperti KPK tak akan bisa memberantas korupsi, sel ... Berita Selengkapnya |
| Dugaan Gratifikasi Fee DAK 2017 Lamteng, KAKI Laporkan Azis Syamsuddin Ke KPK | 2020-01-06 13:56:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekelompok massa perwakilan, aktivis penggiat anti korupsi mengatasnamakan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyambangi gedung merah putih, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) berlokasi di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan pada, Senin (6/1) untuk melaporkan Azis Syamsuddin yang diduga menerima g ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Jiwasraya, Kejaksaan Agung Periksa 2 Bos OJK | 2020-01-05 14:55:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Realisasi penerimaan pajak di tahun 2019 jeblok. Penerimaan hanya terealisasi kurang dari 90 persen dari target penerimaan pajak sebesar Rp 1.577.555.850.376.000 (Rp 1.577,5 triliun).
Begawan ekonomi Dradjad Wibowo menilai kegagalan realisasi pajak itu tidak lepas dari kebijakan moneter Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yan ... Berita Selengkapnya |
| Soal Solusi Banjir Jakarta, Fahira Idris: Naturalisasi Lebih Efektif | 2020-01-04 23:18:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris menilai program naturalisasi lebih efektif diterapkan dalam mengatasi banjir di Jakarta, ketimbang normalisasi sungai.
"Saya lebih condong ke (program) naturalisasi," ujar Fahira kepada pewarta BeritaHUKUM seusai menghadiri acara penyerahan bantuan ke ... Berita Selengkapnya |
| Anies Pastikan Penanganan terkait Banjir Jakarta Dilakukan Optimal | 2020-01-02 08:20:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penanganan terkait banjir secara optimal.
Anies mengatakan, hingga pukul 09.30, untuk wilayah permukiman terdampak banjir di Jakarta Timur terdapat di 11 titik, Jakarta Barat lima titik di dua RW, Jakarta Se ... Berita Selengkapnya |
| Utang Pemerintah Indonesia ke Muhammadiyah Capai Rp 1,2 Triliun | 2019-12-31 07:37:37 |
 |
SOLO, Berita HUKUM - Prof Din Syamsuddin mengatakan, utang pemerintah ke Muhammadiyah mencapai Rp 1,2 triliun. Utang tersebut berupa tanggungan BPJS di seluruh rumah sakit milik Muhammadiyah.
"Saya mendapat banyak penyampaian, apakah betul Muhammadiyah berpiutang pada pemerintah, khususnya BPJS? Setelah saya tanya beberapa Ketua PWM, tenyata ang ... Berita Selengkapnya |
| Peneliti LIPI: Bukan Radikalisme, Persoalan Indonesia adalah Ketimpangan | 2019-12-31 06:40:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Prof. Dr. R. Siti Zuhro menilai, permasalahan utama di Indonesia saat ini bukan radikalisme. Menurut Zuhro, pokok persoalan gejolak yang terjadi belakangan ini adalah ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius.
"Pada intinya, kita mengalami ketim ... Berita Selengkapnya |
| Sepanjang 2019 Mahkamah Agung Memutus Sebanyak 20.021 Perkara | 2019-12-29 08:35:04 |
 |
JAKARTA, BeritaHUKUM - Mahkamah Agung (MA) sepanjang 2019 telah memutus perkara sebanyak 20.021 perkara. Bahkan, putusan tahun ini melebihi perkara yang terregistrasi di MA yaitu mencapai 19.370 perkara.
"Mahkamah Agung dalam tahun ini (2019) berhasil memutus perkara 20.021 perkara berarti melebihi perkara yang masuk," kata Ketua MA, Hatta Ali d ... Berita Selengkapnya |
| PKS Setuju Bentuk Pansus Agar Cipratan Uang Kasus Jiwasraya Terang Benderang | 2019-12-29 08:13:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi PKS dengan tegas menyatakan setuju dengan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kasus Jiwasraya di DPR. Penegasan itu disampaikan langsung Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam akun Twitternya, Sabtu (28/12).
Jazuli mengungkap bahwa pembentukan pansus penting agar kasus yang oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin tel ... Berita Selengkapnya |
|
|
