| Kriminal |
 |
|
| |
| Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu | 2020-05-23 17:09:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Direktorat Narkoba Bareskrim Polri menangkap 2 tersangka kasus narkotika jenis sabu. Dari penangkapan tersebut polisi menyita sabu seberat 821 kilogram.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, 2 tersangka yaitu Basheir Ahmad asal Pakistan dan Adel Saeed Yaslam Awad ... Berita Selengkapnya |
| Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi | 2020-05-22 07:51:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS DPR RI Anis Byarwati bersama perwakilan seluruh fraksi di DPR RI hadir secara virtual pada rapat panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dilaksanakan pada Rabu (20/5). Anis menjelaskan fraksinya mengirimkan utusan sebagai Anggota Panja RUU Omnibus Law Ci ... Berita Selengkapnya |
| Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19 | 2020-05-21 05:47:27 |
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Menyikapi pergerakan kasus Covid-19 di Tanah Air yang grafiknya masih terus naik dari hari ke hari, belum menunjukkan tanda-tanda melandai dan situasi terkait kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19 serta respon masyarakat, Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) hari ini menya ... Berita Selengkapnya |
| Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB | 2020-05-20 18:53:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ramainya video dan tagar 'Indonesia Terserah' yang menyindir aktivitas masyarakat yang nekat berkerumun di sejumlah tempat mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Netty menilai lahirnya tagar ini karena kebijakan plin-plan dari Pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya ... Berita Selengkapnya |
| Rakyat Tak Boleh Tangung Beban Defisit BPJS Kesehatan | 2020-05-19 04:31:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fitriana Fauzi mendesak pemerintah membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Menurutnya, kalau bicara defisif, pemerintah Indonesia perlu membenahi sengkarut di tubuh BPJS Kesehatan bukan mal ... Berita Selengkapnya |
| Survei INDEF: 89 Persen Percakapan Berikan Sentimen Negatif Atas Aturan Khusus Penghinaan Presiden | 2020-05-18 05:07:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan khusus penghinaan presiden di tengah masa pandemik Covid-19 menjadi perbincangan yang paling disorot publik dengan mayoritas memberikan sentimen negatif.
Hal itu diketahui berdasarkan data riset big data bertajuk "Kebijakan Covid-19" yang digelar Indef-Datalyst Center pada 27 Maret hingga 9 April.
Aturan khusus ... Berita Selengkapnya |
| PKS Tagih Janji Jokowi, Katanya Mau Kebut 10 Ribu Tes Covid-19 di Indonesia | 2020-05-17 05:35:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS menagih janji Presiden Joko Widodo alias Jokowi menargetkan 10 ribu tes Covid-19 setiap hari.
"Tes Covid negara kita sangat rendah, bahkan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga," kata Netty dalam k ... Berita Selengkapnya |
| KPK Minta Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan | 2020-05-16 03:57:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah meninjau kembali keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dalam Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, akar masalah yang menjadi temuan adalah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Keseh ... Berita Selengkapnya |
| Jusuf Kalla Jadi Saksi Dalam Kasus Kondensat BP Migas | 2020-05-16 01:20:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hadir menjadi saksi yang meringankan dalam sidang lanjutan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Kondensat bagian negara pada Badan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI), yang menjadikan Raden Priyono dan Djoko Harsono ... Berita Selengkapnya |
| Polisi: 23 Pelaku Tawuran Ditangkap dan Pembacok Anggota Masih DPO | 2020-05-14 15:29:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian menangkap 23 pemuda yang melakukan tawuran antara kelompok pemuda 'setia kawan' jakarta pusat dengan kelompok pemuda 'pangkalan bemo' tambora jakarta barat, pada Selasa dini hari (12/05/2020).
Tawuran yang terjadi di Kampung Duri Selatan Rt 12/04 Kelurahan Duri Selatan Tambora Jakarta Barat itu telah mengakibat ... Berita Selengkapnya |
|
|
