| Pemilu |
 |
|
| |
| Jangan-jangan Jokowi akan Sulap Istana Jadi Markas Pemenangan Gibran? | 2020-07-21 10:55:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Masie ikut sumbang pendapat terhadap turut campurnya Presiden Joko Widodo terhadap pencalonan anaknya Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Solo.
Menurut Jerry, dengan dipanggilnya petahana Wakil Walikota Solo, Achmad Purnomo ke Istana oleh Jokowi, hal itu sangat ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Siap Kawal RUU HIP Sampai Dibatalkan Dari Prolegnas | 2020-07-20 15:45:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah memastikan menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sebagai gantinya, Pemerintah mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memperkuat badan yang terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Menanggapi hal ini, Anggota Badan Legislasi (Baleg) ... Berita Selengkapnya |
| Menkeu Era Soeharto: UU Corona Sarat Moral Hazard dan Mempercepat Kebangkrutan Ekonomi Indonesia | 2020-07-18 08:22:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aspek impunitas pada UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi virus Corona baru (Covid-19) memicu moral hazard.
Demikian disampaikan mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier saat mengisi diskusi daring yang diselenggarakan Koalisi Masy ... Berita Selengkapnya |
| Doni Monardo: Covid-19 Ibarat Malaikat Pencabut Nyawa | 2020-07-17 07:40:25 |
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dengan tegas mengatakan bahwa Covid-19 bukan sebuah rekayasa atau konspirasi yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Hal itu disampaikan Doni ketika memberi arahan dalam Rapat Koordinasi bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah Provinsi Jawa Timur ... Berita Selengkapnya |
| Bareskrim Bentuk Tim Khusus Telusuri Pelanggaran Hukum Anggota dan Pihak Lain Terkait Kasus Djoko Tjandra | 2020-07-16 23:02:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menelusuri pelanggaran hukum yang dilakukan Brigjen Pol Prasetijo Utomo terkait pemberian surat jalan atau 'Red Notice' kepada buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.
"Saya sudah bentuk tim ... Berita Selengkapnya |
| Demo Didepan Gedung DPR, Slamet Maarif: Jika Masih Membahayakan NKRI Akan Kita Tolak! | 2020-07-16 16:34:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Raut wajah kecewa tampak dari Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif usai beraudiensi dengan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR di dalam gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Dia masuk mewakili demonstran dari Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yang sedang berunjuk rasa di depan gedung DPR.
Ke ... Berita Selengkapnya |
| Kapolri Copot Jabatan Brigjen Prasetijo Utomo Terkait 'Red Notice' Djoko Tjandra | 2020-07-15 20:23:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Idham Azis resmi mencopot jabatan Brigjen Pol Prasetijo Utomo sebagai Kepala Biro (Karo) Korwas PPNS Bareskrim Polri, setelah terbukti memberikan surat jalan 'Red Notice' kepada buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.
Pencopotan itu termaktub dalam Surat Telegram (TR) Kapolri ... Berita Selengkapnya |
| Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang | 2020-07-15 09:16:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Banggar DPR RI, Sukamta, menyatakan bahwa Pemerintah melakukan akal bulus dalam memberikan bantuan dana dengan total Rp 152 triliun ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdampak pandemi Covid-19. Faktanya, kata Sukamta, pemerintah memberikan Rp 128,13 trilliun untuk membayar utang pemerintah dan BUMN, si ... Berita Selengkapnya |
| Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL | 2020-07-12 15:01:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menonaktifkan Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan, akibat penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian pelayanan penerbitan KTP-el atas nama salah satu DPO korupsi kelas kakap, Joko Sugiarto Tjandra.
Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Minggu (12/7).
... Berita Selengkapnya |
| Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi | 2020-07-09 15:05:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menghentikan proses tahapan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada pegawai Kemendikbud RI. Sebelumnya, Polisi menyelidiki kasus tersebut setelah menerima pelimpahan dari KPK.
Menur ... Berita Selengkapnya |
|
|
