| Legislatif |
 |
|
| |
| DPR Desak Pemerintah Segera Siapkan Anggaran Vaksin Covid-19 | 2020-10-06 09:24:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT. Bio Farma harus segera membayar sebesar Rp 24 triliun kepada perusahaan Sinovac asal China sebagai bentuk kelanjutan kerja sama pengadaan vaksin di Indonesia. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah segera menyiapkan anggaran tersebut, mengingat mendesaknya kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia.
... Berita Selengkapnya |
| Din Syamsuddin: Mari Ciptakan Kehidupan Nasional Yang Tidak Gaduh dari Diri Sendiri | 2020-10-06 07:13:38 |
 |
Oleh: M. Din Syamsuddin
KEPADA YANG Mulia
Bapak Ir. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
MARI CIPTAKAN KEHIDUPAN NASIONAL YANG TIDAK GADUH DARI DIRI SENDIRI
Assalamu'alaiku Wr. Wb.
Yang Mulia Presiden Ir. Joko Widodo,
Semula kami berpikir tidak ingin mengirim surat ini khawatir akan (dianggap) menciptakan kegaduhan.
Namun, l ... Berita Selengkapnya |
| Busyro Muqoddas: KPK Dimutilasi Tuntas oleh Pemerintah | 2020-10-04 07:53:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai KPK pada periode ini berhasil secara tuntas dimutilasi pelbagai kewenangannya oleh pemerintah selepas Undang-undang KPK direvisi.
Hal itu ia sampaikan saat membandingkan pelbagai temuan data terkait fenomena penyimpangan dukungan para cukong dalam gel ... Berita Selengkapnya |
| KAMI Tolak Keras Penggunaan Uang Rakyat Rp 22 Triliun Untuk Menutupi 'Perampokan' Jiwasraya | 2020-10-04 06:37:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menolak keras penggunaan uang rakyat lewat Penyertaan Modal Negara melalui BUMN untuk menutupi kerugian perampokan PT Asuransi Jiwasraya.
Demikian disampaikan Koordinator Sosial Ekonomi KAMI, M. Said Didu dalam Pernyataan Sikap KAMI No. 020/KSE-KAMI/B/X/2020, Sabtu (3/10).
Si ... Berita Selengkapnya |
| Amien Rais: Bismillahirrahmanirrahim, Mukaddimah Partai Ummat | 2020-10-02 14:51:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) Amien Rais resmi mengumumkan nama partai politik (parpol) baru yang dibentuknya.
Dalam akun YouTube Amien Rais Official, Tokoh Reformasi ini memberikan kata pengantar sekaligus memperkenalkan nama parpolnya yang berlandaskan pada ideologi Islam.
Namun nama partai ba ... Berita Selengkapnya |
| Ini 7 Poin Jawaban Din Syamsuddin, Ke 4 Akui Penilaian Moeldoko Benar | 2020-10-02 11:34:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Din Syamsuddin secara khusus menyampaikan pesan untuk mantan Panglima TNI sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (purn) Moeldoko yang sebelumnya melontarkan peringatan keras kepada koalisi tersebut.
Pesan ini disampaikan Din Syamsuddin lewat pernyataan tertu ... Berita Selengkapnya |
| Din-Rachmat dan Sinergi Muhammadiyah-NU di KAMI | 2020-10-01 10:40:41 |
 |
Oleh: H. Tony Rosyid
DUA TOKOH besar Muhammadiyah dan NU memimpin KAMI. Mereka adalah Din Syamsudin dan Rachmat Wahab. Keduanya guru besar di dua perguruan tinggi ternama. Din Syamsudin guru besar di UIN Jakarta, dan Rachmat Wahab guru besar di UNY Jogja
Kedua tokoh Muhammadiyah dan NU ini didaulat menjadi Presidium KAMI. Dibantu tokoh dari m ... Berita Selengkapnya |
| Anton Tabah Digdoyo: Kibarkan Bendera Setengah Tiang, PKI Nyata Dan Selalu Bikin Kacau NKRI! | 2020-09-28 06:22:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat diimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang di setiap rumah pada Rabu (30/9) mendatang untuk mengenang kepedihan rakyat Indonesia atas peristiwa tragis kebiadaban Partai Komunis Indonesia (PKI) membantai rakyat Indonesia.
Imbauan ini disampaikan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton ... Berita Selengkapnya |
| Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat | 2020-09-26 00:40:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas menolak langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menggelontorkan dana Rp 20 triliun kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) untuk menyelesaikan masalah keuangan PT Jiwasraya.
"Fraksi PKS tidak sependapat dan tidak setuju pemberian PMN sebesar Rp 20 trilliun kepada PT ... Berita Selengkapnya |
| Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021 | 2020-09-26 00:13:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, perwakilan Menteri Hukum dan HAM RI serta Gubernur Bank Indonesia, telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021. Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI M ... Berita Selengkapnya |
|
|
