| Politik |
 |
|
| |
| Sudah Siapkan Koper, Akankah Din Syamsuddin Ditangkap? | 2020-10-18 15:13:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sembilan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sudah ditangkap polisi. Akankah penangkapan ini berlanjut?
Menurut Menkopolhukam Mahfud MD- seperti dikutip CNN Indonesia - penangkapan terhadap apa yang disebut sebagai pihak yang menunggangi aksi penolakan UU Cipta Kerja yang berujung ricuh itu akan terus dita ... Berita Selengkapnya |
| PKS Sesalkan UU ITE Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka Aktivis KAMI | 2020-10-16 10:58:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hingga ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri terus menuai reaksi beragam dari kalangan masyarakat.
Para petinggi KAMI tersebut disangkakan telah melanggar sejumlah pasal dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) usai mengunggah pe ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia Masuk Top 10 'Tukang Utang', Iwan Sumule: Kalau Kata Jokowi, Masih Lebih Baik Dari Negara Lain | 2020-10-15 10:29:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Data mengejutkan dikeluarkan Bank Dunia (World Bank) tentang daftar 10 besar negara berpendapatan rendah dan menengah dengan utang luar negeri (ULN) terbesar. Di mana nama Indonesia ikut masuk di dalamnya.
Berdasarkan laporan bertajuk International Debt Statistics 2021, Indonesia berada di posisi ke-6 negara berpendapatan ... Berita Selengkapnya |
| Presidium KAMI Harus Turun Tangan Membela 3 Petinggi KAMI Yang Ditangkap Polisi | 2020-10-13 12:44:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penangkapaan tiga petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yakni Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana harus segera direspon presidium KAMI. Yaitu, Gatot Nurmantyo, M. Din Syamsuddin, dan Rochmat Wahab.
Khusus Gatot yang sering tampil di depan dan merupakan mantan Panglima TNI, harus turun t ... Berita Selengkapnya |
| PA 212, GNPF dan FPI Siap Aksi Demo 1310 Tolak UU Ombibus Law Ciptaker/ Cilaka | 2020-10-13 01:01:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan Front Pembela Islam (FPI) berencana berdemonstrasi untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa, 13 Oktober 2020.
Kegiatan tersebut dinamakan Aksi 1310 Tolak UU Cipta Kerja Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indones ... Berita Selengkapnya |
| UU Omnibus Law Sia-sia Dibawa ke MK, Hakimnya Dipilih DPR dan Presiden | 2020-10-10 07:36:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar meminta rakyat tidak mengandalkan jalur Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review terhadap omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. Sebab, jalur tersebut dianggap akan sia-sia dan tidak membuahkan hasil.
Haris menilai, saat ini pemerintah tengah menggiring masyaraka ... Berita Selengkapnya |
| Anies Bukan Pengecut! | 2020-10-09 14:45:25 |
 |
Oleh: H. Tony Rosyid
TENGAH MALAM, tanggal 5 oktober 2020 RUU Omnibus Law Cipta Kerja diketuk, dan disahkan jadi UU. Kenapa tengah malam? Kenapa harus di luar waktu umumnya orang bekerja? Sangat mendesakkah? Pertanyaan-pertanyaan ini terus ada di pikiran rakyat.
Rakyat protes. Terutama kaum buruh, mahasiswa, pelajar, dan ormas Islam. Esok ha ... Berita Selengkapnya |
| Cipayung Plus Aksi Demonstrasi, Tuntut Pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja | 2020-10-09 05:21:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Disahkannya RUU Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI beberapa waktu lalu menimbulkan gelombang penolakan yang sangat besar di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, forum Cipayung Plus nasional yang terdiri dari gabungan GMNI, HMI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM, KAMMI, KMHDI, LMND dan HIKMABUDI melakukan aksi massa dalam jumlah ... Berita Selengkapnya |
| Massa Demo Terkonsentrasi di Sekitaran DPR RI dan Istana, Polisi Rekayasa Lalin | 2020-10-08 10:58:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas mengantisipasi kemacetan berkaitan adanya aksi massa hari ini. Titik demo hari ini terpusat di dua lokasi yakni di sekitar gedung DPR dan Istana Negara.
"Hari ini ada dua titik yang kami perkirakan akan jadi tempat untuk unjuk rasa, yaitu di gedung DPR/MPR dan istana negara, ... Berita Selengkapnya |
| 35 Investor Besar Menyatakan Keperihatinan terkait Pengesahan UU Cipta Kerja | 2020-10-07 22:07:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Investor global telah memeringatkan pemerintah Indonesia bahwa Undang Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah, (6/10/2020), akan merusak lingkungan. Menyadur Bangkok Post, Selasa (6/10), sekitar 35 investor besar menyatakan keperihatinan terkait pengesahan UU Cipta Kerja. Beberapa investor global itu antara lain ... Berita Selengkapnya |
|
|
