| Politik |
 |
|
| |
| Megawati Mesti Memperjelas Ideologi Partai, Agar PDIP dan Jokowi Tidak Dituduh PKI | 2020-11-02 12:29:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Isu PKI yang kerap muncul dan tertuju kepada rezim penguasa membuat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, geram.
Pasalnya, Megawati merasa partainya dan termasuk Presiden Joko Widodo berulang kali mendapat tuduhan sebagai PKI.
Hal ini dikomentari oleh Direktur Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, yang d ... Berita Selengkapnya |
| Ikatan Keluarga NASUTION Sumut Serukan Pilih AKHYAR di Pilkada Medan | 2020-11-01 16:33:12 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Calon Walikota Medan Akhyar Nasution mendapat restu menjadi Walikota Medan periode 2021-2024 dari Ikatan Keluarga Nasution Dohot Boruna (IKANAS) Sumut. Pilihan itu disampaikan karena pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 1, Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi. dianggap sebagai sosok calon pemimpin Kota ... Berita Selengkapnya |
| Tepis Megawati, PKS: Kaum Milenial Banyak Karyanya | 2020-10-30 08:10:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak memanjakan generasi muda atau kaum milenial, menyusul aksi vandal pada demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang berujung rusuh. PKS membela generasi milenial.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai generasi milenial banyak yang punya sik ... Berita Selengkapnya |
| Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata | 2020-10-28 04:04:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiapkan dan menyiagakan 2.999 personel untuk mengamankan arus lalu lintas selama berlangsungnya libur panjang 28 hingga 30 Oktober 2020.
"Polda Metro Jaya untuk libur panjang ini ada 2.999 personel termasuk didalamnya 749 Polantas. Yang akan kami tempatkan di 16 pos p ... Berita Selengkapnya |
| Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat | 2020-10-27 12:40:59 |
 |
BANJARMASIN, Berita HUKUM - Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Nasrullah mengharapkan pemerintah Indonesia dapat benar-benar meyakinkan publik terkait vaksin Covid-19 yang aman bagi manusia. Nasrullah bahkan mengusulkan vaksin disuntikkan lebih dulu ke pejabat atau kepala daerah.
"Tanpa per ... Berita Selengkapnya |
| 749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang | 2020-10-24 21:25:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan akan menerjunkan 749 personel untuk mengamankan arus lalu lintas masyarakat selama hari libur panjang dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW, yang akan berlangsung tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2020.
"Untuk pengamanan yang libur panjang itu 749 personel," kata Direktur Lalu ... Berita Selengkapnya |
| Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi | 2020-10-22 18:56:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis Rocky Gerung menilai sikap kontradiksi Presiden Joko Widodo bisa dilihat oleh pihak asing. Hal ini disampaikannya melalui podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang di publikasikan pada Senin (19/10/2020).
Dalam diskusi dengan Akbar Faizal, Rocky Gerung memiliki alasan mengapa dirinya selalu memberi kri ... Berita Selengkapnya |
| Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja | 2020-10-21 19:18:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, meminta DPR dan Pemerintah tidak gonta-ganti dokumen RUU Cipta Kerja.
Mulyanto menegaskan, berdasarkan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib pasal 163 huruf c dan huruf e diatur ketentuan, bahwa pada saat pengambilan keputusan Tingkat I, dilakukan pembacaan serta pe ... Berita Selengkapnya |
| Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam | 2020-10-20 20:27:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut Ombibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Tuntutan itu kembali disuarakan hari ini dalam demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). Mas ... Berita Selengkapnya |
| Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI | 2020-10-20 12:20:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah genap 1 tahun pada pada hari ini (20/10). Salah satu yang menjadi fokus dalam pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastrukturdi seluruh wilayah Tanah Air. Tujuannya, untuk menekan biaya logistik yang begitu tinggi.
Ekonom Institute for D ... Berita Selengkapnya |
|
|
